UNIT 5 PPKN KELAS X

1. Pernyataan yang benar tentang pelaksana tugas lembaga eksaminatif yaitu ....

A) Badan Pemeriksa Keuangan berada di bawah Presiden
B) Anggota Badan Pemeriksa Keuanagan dipilih melalui pemilihan umum
C) Lembaga eksaminatif bersifat bebas dan mandiri
D) Semua lembaga negara berada di bawah kontrol lembaga eksaminatif
E) Lembaga eksaminatif harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada rakyat.

2. Penyelenggara kekuasaan di Indonesia dibentuk secara vertikal dan horizontal. Penyelenggara kekeuasaan legislatif secara vertikal yaitu ....

A) DPR --> DPD --> DPRD Provinsi
B) DPRD Provinsi --> DPRD Kabupaten --> MPR
C) MPR --> DPRD Provinsi --> DPRD Kabupaten/Kota
D) DPD ---> DPRD Kabupatan/Kota --> DPRD Provinsi
E) DPR --> DPRD Provinsi --> DPRD Kabupaten/Kota

3. Sistem pembagian kekuasaan di Indoensia menuntut adanya kerjasama antar lembaga dalam bidang legislasi. Kewenangan Presiden dalam bidang legislasi diwujudkan dalam bentuk ....

A) mengajukan ususlan perubahan pasal-pasal UUD kepada MPR
B) membahas rancangan UU bersama DPR
C) memberi kesempatan kepada DPD untuk mengajukan rancangan UU
D) membentuk UUD bersama MPR
E) mengajukan rancangan UU kepada DPD

4. Proses pembuatan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara melibatkan beberapa pihak luar lembaga eksekutif. Hal ini menujukkan bahwa ....

A) setiap lebaga negara mempunyai tugas dan fungsinya sendiri sehingga menutup kemungkinan adanya kerjasama
B) terdapat sistem pembagian kekuasaan dalam proses pelaksanaan pemerintahan Indonesia
C) presiden tidak cukup cakap dalam membuat perencanaan keuangan negara yang baik
D) lembaga eksekutif senantiasa meminta bantuan kepada lembaga lain untuk menyelesaikan kewajibannya
E) pemerintah senantiasa menggunakan asas kehati-hatian dalam pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5. Suatu saat penyelenggaraan pemerintahan terganggu dengan adanya kasus di salah satu lembaga negara. kebetulan kasus tesebut tidak bisa diselesaikan karena belum adanya hukum yang mengatur. Padahal, kasus tersebut sangat penting dan harus segera dicarikan jalan keluarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, kebijakan Presiden sesuai pasal 22 ayat (1) UUD 1945 adalah ....

A) menyelesaikan masalah dalam sidang MK
B) menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
C) meminta lembaga negara bersangkutan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri
D) meminta DPR membuat undang-undang
E) mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR

6. 1.
Perhatikan bunyi pasal 25A UUD 1945 berikut!
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Deskripsi wilayah NKRI sesuai ketentuan pasal 25A UUD 1945 adalah ....

A) wilayah Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh laut
B) wilayah Indoensia terbentang dari Sabang sampai Merauke
C) wilayah Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
D) Indonesia adalah negara kepulauan yang dihubungkan ooleh laut sehingga menjadi satu kesatuan utuh
E) Indonesia terdiri atas beribu pulau yang bersatu di bawah NKRI dengan perairan Nusantara sebagai pembatasnya

7. Konsekuensi yang harus dipatuhi oleh negara lain terkait laut teritorial Indonesia adalah ....

A) negara lain harus meminta izin kepada Indonesia juka memasuki laut teritorial Indonesia
B) untuk menjalankan aktifitasnya, Indonesia harus meminta izin kepada negara lain yang berbatasan langsung dengan Indonesia
C) negara lain memiliki hak yang sama atas pemanfaatan kekayaan laut teritorial Indonesia
D) jika negara lain berada dalam satu landas kontinen dengan jarak kurang dari 200 mil, landas kontinen bagi kedua negara ditentukan dengan cara membagi dua
E) negara lain harus menyediakan jalur pelayaran damai bagai negara Indonesia

8. Perhatikan informasi berikut!
Patroli keamanan laut TNI AL kembali berhasil menangkap dua kapal ikan berbendera Malaysia dan satu kapal ikan berbendera Filipina di Selat Makassar. Ketiga kapal tersebut terbukti melakukan illegal fishing di sekitar perairan Selat Makasar. Ketiga kapal asing ini tidak memiliki dokumen apapun di atas kapalnya. Selanjutnya, barang bukti berupa tiga unit kapal hasil t6angkapan, 10 orang awak kapal, dan sekitar 250 kg ikan hasil tangkapan tersebut dikawal untuk diserahkan kepada Pangkalan Angkatan Laut (Palnal) Nunukan, Kalimantan Timur dalam rangka proses penyidikan lebih lanjut.
Selat Makassar menjadi bidikan para nelayan asing karena hasil ikanya melimpah. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013, hasil tangkapan ikan tuna mencapai 350 ton atau senialai 14 milyar rupiah di Selat Makassar. Oleh karena itu, jajaran TNI AL memperketat penjagaan Selat Makassar.
Wilayah laut yang dilanggar oleh ketiga kapal asing tersebut adalah ....

A) perairan Nusantara
B) zona tambahan
C) landas kontinen
D) laut bebas
E) Zona Ekonomi Eksklusif

9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1)
Batas barat anatara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris tahun 1891, tahun 1915 dan tahun 1928
2)
Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 1941
Jika dikaitkan dengan penentuan batas wilayah negara, fakta tersebut membuktikan bahwa ....

A) batas wilayah negara di darat disepakati oleh pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Inggris
B) batas wilayah negara ditetapkan atas dasar perjanjian dan hukum Internasional
C) penentuan batas wilayah negara ditetapkan berdasarkan prinsip possidetis juris yang berlaku dalam hukum Internasional
D) penentuan batas wilayah didasarkan atas kemampuan negara dalam menguasai wilayahnya, baik secara fisik maupun ilmiah
E) batas wilayah negara ditetapkan secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional

10. Penentuan wilayah berdasarkan prionsip possidetis juris ditunjukkan oleh pilihan ....

A) setelah dijajah Inggris, Malaysia menjadi negara persemakmuran Inggris
B) batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 1941
C) batas darat anatar Indoensia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris tahun1895
D) batas darat antara Indoensia dengan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, Tahun 1915, dan Tahun 1928
E) wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah yang menjadi jajahan Belanda

11. Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan serta pemanfaatan wilayah darat dengan cara ....

A) melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan
B) memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial
C) memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan peariran kepulauan
D) menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional
E) membangun atau membuat tanda batas wilayah negara

12. Jika dikaitkan dengan wilayah negara, Indonesia menjadi pihak yang dirugikan karena ....

A) pengerukan pasir menjadi penyebabkan keruhnya air sehingga nelayan ikan merugi
B) tanda batas kontinen negara Indonesia dan Singapura kabur
C) penambangan pasir menyebabkan kerusakan lingkungan bawah laut
D) pengerukan pasir menyebabkan abrasi yang mampu menenggelamkan pulau-pulau kecil
E) pasir dari Pulau Nipah dibeli dengan harga murah

13. pengukuran landas kontinen bagi dua negara dalam satu landas kontinen dengan jarak kurang dari 200 mil adalah ....

A) dari garis dasar diukur 12 mil ke laut
B) dari garis dasar diukur 24 mil ke laut
C) membagi dua ditarik dari garis pantai tiap-tiap negara
D) diukur sejauh 200 mil dari garis pantai paling jauh
E) diukur dari garis dasar ke arah luar pqaling jauh 200 mil laut

14. "Pidana denda ditambah sepertiga dari jumlah denda yang ditetapkan" kutipan tersebut merupakan sanksi perusakan, penghilangan, pengubahan, atau pemindahan batas negara oleh ....

A) warga negara Indonesia
B) warga negara asing
C) aparatur negara
D) korporasi
E) pemerintah

15. WNI dalam informasi tersebut dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling laqma lima belas tahun serta denda paling sedikit lima milyar rupiah dan paling banyak dua puluh milyar rupiah karena

A) berupaya menghilangkan tanda batas negara
B) berusaha merusak tanda-tanda batas negara
C) memindah tanda-tanda batas negara
D) melakukan pengurangan luas wilayah negara
E) mengubah tanda-tanda batas negara

16. Arfi memiliki bakat kepemimpinan yang baik. Dia juga aktif di berbagai organisasi, baik tingkat local maupun nasional. Keaktifannya dalam berbagai organisasi membuatnya memiliki wawasan luas di bidang politik. Beberapa partai politik mengajaknya untuk bergabung. Partai tersebut menjelaskan tentang visi dan misi yang diusung. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya Arfi bersedia bergabung dengan partai tersebut.pertai politik dalam hal ini telas melakukan salah satu fungsinya sebagai

A) media sosialisasi politik
B) pengatur konflik
C) pembuat kebijakan
D) rekrutmen politik
E) sarana komunikasi politik

17. 2.
Kelompok yang merupakan mesin politik Negara sebagai penggerak politik formal yaitu ….

A) MPR, BPK, Organisasi masyarakat
B) Organisasi mahasiswa, BPK, Parpol
C) PDR, MPR, BPK
D) Organisasi mahasiswa, LSM, Parpol
E) Parpol, Presiden, DPR

18. Perhatikan wacana berikut!
Rencana kenaikan harga BBM menjadi berita utama di seluruh stasiun televise Indonesia. Sebelum kenaikan harga benar-benar dilakukan, seluruh masyarakat Indonesia membicarakan berita tersebut. Kekecewaan di kalangan masyarakat terlihat jelas ketika kenaikan harga BBM benar-benar terjadi. Oleh karena itu, di sejumlah daerah terjadi aksi unjuk rasa untuk membatalkan kenaikan harga BBM pada waktu itu. Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM juga dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Makassar. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan.
Mahasiswa pada aksi unjuk rasa tersebut berkedudukan sebagai ….

A) kelompok penekan
B) kelompok kepentingan
C) lembaga negara
D) aparatur negara
E) spuprastruktur politik

19. Anatar suprastruktur politik dan infrastruktur politik terdapat suatu hubungan yang saling mempengaruhi sehingga dapat menciptakan ….

A) berbagai kebijakan politik yang memihak kepada rakyat
B) hubungan timbal balik anatar pemerintah dan parpol
C) kegiatan politik praktis dalam masyarakat
D) sikap aktif masyarakat dalam pemerintahan
E) suasana kehidupan politik yang serasi

20. 5.
Perhatikan komponen struktur politik berikut!
1)
Kelompok kepentingan
2)
Mahkamah Konstitusi
3)
Mahkamah Agung
4)
Partai politik
5)
Kelompok penekan
Komponen struktur politik yang termasuk dalam infrastruktur politik ditunjukkan oleh nomor ….

A) 2, 3, dan 4
B) 3, 4, dan 5
C) 1, 4, dan 5
D) 1, 2, dan 3
E) 1, 3, dan 4

21. 6.
Perhatikan cerita berikut!
Pada tahun 2015 Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Pelaksanaan sampai penghitungan hasil pemilu kepala daerah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Seluruh warga Negara Indonesia harus melaksanakan peraturan dalam UU tersebut. Aka tetapi, tetap terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015.
Berdasarkan kasus pada cerita tersebut, fungsi suprastruktur politik diperlukan yaitu mengadili pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh ….

A) DPRD
B) MPR
C) MK
D) DPR
E) DPD

22. Perhatikan lembaga Negara berikut!
1)
DPR
2)
Wakil Presiden
3)
Komisi Yudisial
4)
DPD
5)
Mahkamah Agung
6)
Presiden
Lembaga Negara yang termasuk dalam fungsi suprastruktur politik terutama rule adjudication ditunjukkan oleh nomor ….

A) 2 dan 3
B) 3 dan 5
C) 3 dan 4
D) 5 dan 6
E) 1 dan 2

23. Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekruitmen politik yang bararti ….

A) mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik
B) mengajak orang yang aktif dan potensial untuk menjadi juru kampanye suatu partai
C) memberikan penanaman nilai dengan mengajak orang-orang untuk aktif di parpol tertentu
D) menggalang anggota sebanyak-banyaknya untuk memenangi pemilu parpol tertentu
E) mengajak dan memeprngaruhi seseorang untuk bergabung dalam parpol tertentu

24. DPR merupakan lembaga Negara di Indonesia yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan. DPR memiliki pengaruh secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan public. Oleh karena itu, DPR disebut …. politik.

A) sistem
B) infrastruktur
C) sosialisasi
D) struktur
E) suprastruktur

25. Kelompok penekan tidak dapat mempengaruhi kebijakan public secara langsung, tatapi pada kenyataannya kelompok ini memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintaha. Kelompok ini termasuk komponen ….

A) suprastruktur politik
B) struktur politik
C) sistem politik
D) sosialisasi politik
E) infrastruktrur politik

26. SCREEN SHOOT SOAL KERJAKAN SETELAH QUIZ MINIMAL 78

Siswa yang mengerjakan tes ini juga mengerjakan :

Unit 2 Kelas Xi Demokrasi
UNIT 3 KELAS XI Persatuan di Indonesia
PKn 1

Dibuat dengan That Quiz — situs pembuatan tes matematika dengan sumber daya untuk bidang studi lainnya.