PAS PRAK. AK. LEMBAGA PEMERINTAH XI AKL1,2,3
  • 1. Perhatikan komponen laporan keuangan berikut ! (1) laporan perubahan ekuitas (2) laporan operasional (3) laporan arus kas (4) laporan realisasi anggaran (5) neraca. Berdasarlan komponen di atas, yang termasuk laporan keuangan pokok menurut peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah . . . . . .
A) 2, 3 dan 4
B) 1, 2 dan 3
C) 1, 2 dan 5
D) 3, 4 dan 5
E) 2, 4 dan 5
  • 2. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, yang merupakan pemerintah daerah meliputi . . . . .
A) presiden, DPR / DPRD atau BPK
B) gubernur, bupati atau wali kota
C) gubernur, bupati, atau kepala desa
D) presiden, gubernur atau walikota
E) presiden, wakil presiden atau gubernur
  • 3. Pejabat pengelolaan Keuangan Daerah ( PPKD ) menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada ...........guna memenuhi pertanggungjwaban pelaksanaan APBD.
A) bupati
B) camat
C) menteri keuangan
D) presiden
E) kepala desa
  • 4. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan memenuhi beberapa karakteristik kualitatif, salah satunya yakni relevan. berikut ini merupakan unsur-unsur laporan keuangan yang relevan. (1) dapat diverifikasi (2) lengkap (3) penyajian jujur (4) memiliki manfaat umpan balik (5) tepat waktu. Berdasarkan pernyataan di atas, informasi yang relevan memuat unsur . . . .
A) 2, 3 dan 5
B) 3, 4, dan 5
C) 2, 4 dan 5
D) 1, 2 dan 3
E) 1, 3 dan 5
  • 5. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ! (1) Berkewajiban menyajikan laporan keuangan (2) Bertanggung jawab atas pengelolaan asetnya (3) Berlanjut keberadaannya (4) Tidak bermaksud melakukan likuidasi (5) Dapat dinilai dengan satuan uang. Berdasarkan pernyataan di atas, makna asumsi kemandirian entitas ditunjukkan oleh nomor . . . . .
A) 4 dan 5
B) 1 dan 3
C) 3 dan 4
D) 1 dan 2
E) 2 dan 3
  • 6. Pihak yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah adalah . . . . .
A) Kepala SKPD
B) Bendahara Umum Daerah ( BUD )
C) Kepala Daerah
D) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )
E) Gubernur
  • 7. Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang menambah SAL ( Saldo Anggaran Lebih ) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah disebut . . . . .
A) Pendapatan - LO
B) Beban
C) surplus / defisit
D) Pendapatan - LRA
E) Pendapatan - LO
  • 8. SP2D LS merupakan singkatan dari . . . . . .
A) surat perintah penerimaan dana secara langsung
B) surat perintah pengadaan dana secara langsung
C) surat penandatanganan pengeluaran dana secara langsung
D) Surat perintah pencairan dana secara langsung
E) surat perintah pengeluaran dana secara langsung
  • 9. Pada tanggal 1 Mei 2019, Dinas perhubungan Kota LAMA menerima pencapaian pajak sebesar Rp. 10.000.000. Berdasarkan transaksi tersebut, bentuk persamaan akuntansi berbasis akrual yang tepat adalah . . . . .
A) Kas + piutang = Utang + ekuitas; Rp. 10.000.000 = 0 + Rp. 10.000.000
B) Aset = kewajiban; Rp. 10.000.000 = Rp. 10.000.000
C) Kas = Utang + Ekuitas; Rp. 10.000.000 = 0 + Rp. 10.000.000
D) Aset = kewajiban + ekuitas + Pendapatan; Rp. 10.000.000 = Rp. 10.000.000
E) Kas + piutang + persediaan + investasi = utang + ekuitas + ( pendapatan - beban ; Rp. 10.000.000 + Rp. 10.000.000
  • 10. Cermati beberapa laporan keuangan di bawah ini ! (1) neraca (2) laporan realisasi anggaran ( LRA ) (3) laporan operasional ( LO ) (4) laporan perubahan saldo anggaran lebih ( LPSAL ) (5) laporan perubahan ekuitas ( LPE ). Berdasarkan laporan keuangan di atas, laporan keuangan yang menjadi laporan keuangan yang menjadi laporan pokok pada basis akrual ditunjukkan nomor . . . .
A) 2 dan 4
B) 4 dan 5
C) 1 dan 2
D) 1 dan 3
E) 3 dan 4
  • 11. Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Belanja (2) Pendapatan - LO (3) Pendapatan - LRA (4) Penerimaan (5) transfer. Berdasarkan pernyataan di atas, unsur-unsur yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran adalah nomor . . . .
A) 1 dan 2
B) 1, 2, dan 4
C) 3, 4 dan 5
D) 2, 3, dan 4
E) 3 dan 5
  • 12. Transaksi anggaran yang terjadi pada setiap SKPD sudah tergambar di dalam anggaran . . . . . . . . yang bersangkutan.
A) Program Kerja
B) PPTK
C) BKU
D) PPKD
E) DPA
  • 13. Komponen yang akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran adalah . . . . .
A) ekuitas, pendapatan dan beban
B) belanja, pendapatan dan penjualan
C) beban, belanja dan pendapatan
D) kewajiban, pendapatan dan pembiayaan
E) belanja, pendapatan dan pembiayaan
  • 14. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali disebut . . . .
A) penerimaan negara
B) Pendapatan asli daerah
C) pendapatan - LO
D) Pendapatan - LRA
E) pendapatan transfer
  • 15. Perhatikan beberapa pendapatan di bawah ini ! (1) bentuk keuangan (2) dana darurat (3) pajak daerah (4) pendapatan hibah (5) retribusi daerah. Berdasarkan pendapatan di atas, yang termasuk dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah nomor . . .. . .
A) 1 dan 3
B) 1 dan 2
C) 2 dan 4
D) 3 dan 4
E) 4 dan 5
  • 16. simaklah pernyataan berikut ini ! (1) diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari rekening kas umum daerah (2) diakui pada saat timbulnya kewajiban (3) diakui saat terjadinya konsumsi barang dan jasa (4) pengeluaran dalam bentuk barang / jasa dicatat sebagai nilai barang / jasa yang diserahkan (5) pengeluaran dicatat sesuai dengan penafsiran harga barang/ jasa. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan karakteristik belanja yang membedakan dengan beban ditunjukkan dengan nomor . . . .
A) 1 dan 3
B) 1, 2, dan 3
C) 1 dan 4
D) 3, 4 dan 5
E) 2, 3, dan 4
  • 17. Beban dan belanja gaji dalam akuntansi pemerintah daerah dicatat sesuai dengan jumlah brutonya, yaitu . . . . .
A) nilai ditambah pajak
B) nilai dikurangi pajak
C) nilai setelah potongan-potongan
D) nilai sebelum potongan-potongan
E) nilai total dikurangi dengan jumlah nettonya
  • 18. SKPD Muarobungo melakukan pembelian aset tetap berupa sepeda motor dengan mekanisme UP senilai Rp. 25.000.000. Berdasarkan transaksi tersebutu, bendahara pengeluaran menerima bukti pembayaran. Atas bukti tersebut, selanjutnya PPK - SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset . . . .
A) Jurnal LO : persediaan-sepeda motor ( D ) dan RK-PPKD ( K ) masing-masing Rp. 25.000.000. Jurnal LRA : Perubahan SAL ( D ) dan Belanja Modal-sepeda motor ( K ) Masing-masing Rp. 25.000.000
B) Jurnal LO : Beban persediaan-sepeda motor ( D ) dan kas di bendahara pengeluaran ( K ) masing-masing Rp. 25.000.000. Jurnal LRA : Belanja persediaan-sepeda motor ( D ) dan perubahan SAL ( K ) Masing-masing Rp. 25.000.000
C) Jurnal LO : Aset tetap-sepeda motor ( D ) dan kas di kas bendahara pengeluaran ( K ) masing-masing Rp. 25.000.000. Jurnal LRA : Belanja modal - sepeda motor ( D ) dan perubahan SAL ( K ) Masing-masing Rp. 25.000.000
D) Jurnal LO : Aset tetap-sepeda motor ( D ) dan kas di kas daerah ( K ) masing-masing Rp. 25.000.000. Jurnal LRA : Belanja aset tetap - sepeda motor ( D ) dan perubahan SAL ( K ) Masing-masing Rp. 25.000.000
E) Jurnal LO : Utang belanja ( D ) dan kas di bendahara pengeluaran ( K ) masing-masing Rp. 25.000.000. Jurnal LRA : Aset tetap - Sepeda motor ( D ) dan RK PPKD ( K ) Masing-masing Rp. 25.000.000
  • 19. Pada tanggal 5 Agustus 2019, Bendahara pengeluaran SKPD pemerintah Kabupaten Sinar Mulia menerima uang persediaan ( UP ) dari BUD sebesar Rp. 65.000.000. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD akan mencatatnya ke dalam ayat jurnal dengan cara . . . .
A) kas di kas daerah ( D ); RK-PPKD ( K ) masing-masing Rp. 65.000.000
B) kas di kas daerah ( D ); RK-SKPD ( K ) masing-masing Rp. 65.000.000
C) RK-PPKD ( D ); kas di kas darah ( K ) masing-masing Rp. 65.000.000
D) RK-SKPD ( D ); Kas di kas daerah ( K ) masing-masing Rp. 65.000.000
E) kas di bendahara pengeluaran ( D ); Kas di kas daerah ( K ) masing-masing Rp. 65.000.000
  • 20. Cermati berbagai dokumen di bawah ini ! (1) peraturan daerah terkait dana cadangan (2) peraturan daerah terkait transaksi pembayaran (3) nota debit (4) nota kredit (5) SP2D LS. Berdasarkan beberapa dokumen di atas, dokumen yang digunakan terkait transaksi pembiayaan adalah nomor . . . .
A) 1, 3 dan 4
B) 3, 4 dan 5
C) 1, 2 dan 3
D) 2, 3 dan 4
E) 2, 4 dan 5
  • 21. Pada tanggal 11 Januari 2019, bendahara desa sejahtera membeli alat-alat listrik untuk balai desa senilai Rp. 2.420.000 pada toko terang. atas transaksi tersebut dikenai PPN dan PPh 22 dengan catatan toko terang belum memiliki NPWP. besarnya PPN dan PPh 22 yang dipungut berdasarkan transaksi tersebut adalah . . . .
A) Rp. 220.000 dan Rp. 33.000
B) Rp. 420.000 dan Rp. 60.000
C) Rp. 220.000 dan Rp. 30.000
D) Rp. 420.000 dan Rp. 30.000
E) Rp. 220.000 dan Rp. 66.000
  • 22. Pada tanggal 19 Juni 2019, bendahara Desa Makmur membeli mebel sebesar Rp. 46.200.000 pada CV. Jati Indah. Atas pembelian tersebut dikenai PPh 22 dan PPN catatan CV. Jati Indah telah memiliki NPWP. Besarnya PPh 22 yang dipungut berdasarkan pembelian tersebut adalah . . .
A) Rp. 762.300
B) Rp. 693.000
C) Rp. 630.000
D) Rp. 690.000
E) Rp. 726.300
  • 23. Lamanya waktu yang diberikan kepada Kepala desa untuk memperbaiki anggaran yang diajukan kepada Bupati / Walikota adalah . . . .
A) 21 hari
B) 20 hari
C) 14 hari
D) 28 hari
E) 7 hari
  • 24. Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Suka Subur menerapkan pencatatan akuntansi persediaan dengan metode fisik. Pada akhir 31 Desember 2019, berdasarkan hasil perhitungan secara fisik diketahui bahwa persediaan bibit tanaman yang digunakan selama satu tahun anggaran adalah Rp. 55.000.000. Berdasarkan informasi tersebut, maka PP-SKPD akan mencatatnya ke dalam . . . .
A) beban persediaan bibit tanaman ( D ) Rp. 55.000.000; kas di kas daerah ( K ) Rp. 55.000.000
B) beban persediaan bibit tanaman( D ) Rp.55.000.000; persediaan bibit tanaman ( K ) Rp. 55.000.000
C) Transaksi tidak dijurnal
D) persediaan bibit tanaman ( D ) Rp. 55.000.000; kas dibendahara pengeluaran ( K ) Rp. 55.000.000; Belanja bibit tanaman ( D ) Rp. 55.000.000; Perubahan SAL ( K ) Rp. 55.000.000
E) persediaan bibit tanaman ( D ) Rp. 55.000.000; beban persediaan bibit tanaman ( K ) Rp. 55.000.000
  • 25. Berdasarkan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Pemerintah Kabupaten Moroseneng , diketahui bahwa jumlah : Pendapatan retribusi daerah Rp. 45.000.000; Pendapatan pajak daerah Rp. 10.000.000; beban gaji pegawai Rp. 11.000.000; beban persediaan ATK Rp. 3.500.000; ekuitas Rp. 95.000.000; RK-PPKD Rp. 55.000.000; Utang belanja Rp. 15.000.000; /dari informasi tersebut, diketahui bahwa SKPD Pemerintah Kabupaten Moroseneng mengalami . . . .
A) surplus Rp. 95.500.000
B) surplus Rp. 125.500.000
C) surplus Rp. 40.500.000
D) desisit Rp. 45.000.000
E) defisit Rp. 65.500.000
  • 26. Perhatikanlah beberapa transaksi berikut : 1) Menerima pendapatan pajak restoran Rp. 10.000.000; 2) Menyetorkan potongan PPh 21 dan PPN pusat masing-masing Rp. 550.000 dan Rp. 750.000; 3. Mencairkan dana cadangan untuk bantuan bencana alam sebesar Rp. 250.000.000; 4) Menyerahkan uang persediaan senilai Rp. 75.000.000; 5) Berdasarkan hasil stock opname, persediaan alat tulis kantor yang tersisa Rp. 350.000. Dari transaksi tersebut, transaksi yang menjadi kewenangan SKPD ditunjukkan oleh nomor . . . .
A) 4,5
B) 3,4,5
C) 1,2,5
D) 2,3,4
E) 1,2,3
  • 27. Standar atas pencatatan transaksi kewajiban di SKPD, pengakuan terjadinya utang ( belum dilakukan pelunasan ), maka jurnalnya adalah . . . .
A) persediaan ( D ), utang belanja ( K )
B) Utang belanja ( D ), RK-PPKD ( K )
C) Utang belanja ( D ), kas di bendahara pengeluaran ( K )
D) belanja ( D ), Perubahan SAL ( K )
E) belanja ( D ), Perubahan SAL ( K )
  • 28. Pada tanggal 10 Juni 2018, diterima pembayaran angsuran yang pertama Tuntutan Ganti Rugi yang pertama atas transaksi pada 10 Mei 2018 sebesar Rp. 1.675.000. Pencatatan yang harus dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD Pemerintah Kota Palawija adalah . . . .
A) Kas di kas daerah ( D ) Rp. 1.675.000, Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai negeri bukan bendahara ( K ) Rp. 1.675.000
B) Kas di kas daerah ( D ) Rp. 1.675.000, Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara (K) Rp. 1.675.000; Perubahan SAL ( D ) Rp. 1.675.000 Pendapatan tuntutan ganti rugi terhap pegawai negeri bukan bendaharag - LRA ( K ) Rp. 1.675.000
C) RK-PPKD ( D ) Rp. 1.675.000; kas di kas daerah ( K ) Rp. 1.675.000
D) pendapatan tuntutan ganti rugi daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara-LRA Rp. 1.675.000 ( D ), kas di kas daerah ( K ) Rp. 1.675.000; Perubahan SAL ( D ) Rp. 1.675.000, RK-PPKD ( K ) Rp. 1.675.000
E) pendapatan tuntutan ganti rugi daerah terhadap pegawai Negeri bukan Bendahara - LRA ( D ) Rp. 1.675.000, RK-PPKD ( K ) Rp. 1.675.000
  • 29. Pengakuan, pencatatan, dan pengukuran persediaan dalam akuntansi pemerintah daerah memiliki sistem dan metode yang berbeda-beda. Dibawah ini yang merupakan metode pengakuan persediaan adalah . . . .
A) metode periodik dan metode FIFO
B) metode FIFO dan LIFO
C) metode pendekatan aset dan pendekatan beban
D) metode fisik dan metode perpetual
E) metode rata-rata tertimbang dan metode harga pembelian terakhir
  • 30. pendapatan yang termasuk pendapatan yang sah daerah adalah . . . . .
A) pendapatan transfer
B) pajak daerah
C) bantuan keuangan
D) dana darurat
E) retribusi daerah
  • 31. Dokumen-dokumen yang digunakan terkait transaksi pembiayaan adalah . . . .
A) faktur
B) kwitansi
C) cek
D) nota debit
E) nota kredit
  • 32. Akun buku besar berikut ini akan bersaldo normal kredit, kecuali . . . .
A) pendapatan pajak hotel
B) pendapatan pajak reklame
C) pendapatan daerah
D) belanja pegawai
E) pendapatan asli daerah lainnya
  • 33. Akun buku besar berikut ini akan bersaldo normal debit, kecuali . . . .
A) kas di bendahara pengeluaran
B) beban pajak daerah
C) belanja pegawai
D) pendapatan pajak reklame
E) kas di kasda
  • 34. Berikut ini yang termasuk akun rill adalah . . . .
A) belanja pegawai
B) pendapatan pajak daerah
C) kas di kasda
D) pendapatan pajak hotel
E) pendapatan pajak reklame
  • 35. Berikut ini yang termasuk akun nominal adalah . . . .
A) mesin dan peralatan
B) pendapatan pajak reklame
C) kas di kasda
D) beban pajak reklame
E) piutang angsuran
  • 36. Pemda kabupaten X ( Kasda ) menerima setoran pajak reklame sebesar Rp. 150.000.000. pengaruh transaksi tersebut adalah. . . .
A) uang kas di kasda bertambah Rp. 150.000.000 dan pendapatan pajak reklame berkurang Rp. 150.000.000
B) uang kas di kasda bertambah Rp. 150.000.000 dan timbul pendapatan pajak reklame Rp. 150.000.000
C) uang kas dikasda berkurang Rp. 150.000.000 dan pendapatan pajak reklame bertambah Rp. 150.000.000
D) tidak ada pengaruh
E) uang kas di kasda berkurang Rp. 150.000.000 dan pendapatan pajak reklame berkurang Rp. 150.000.000
  • 37. pemda kabupaten Y menerima setoran pajak hotel sebesar Rp. 50.000.000. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah . . . .
A) tidak ada pengaruh
B) uang kas di kasda bertambah Rp. 50.000.000 dan pendapatan pajak hotel berkurang Rp. 50.000.000
C) uang kas di kasda berkurang Rp. 50.000.000 dan pendapatan pajak hotel berkurang Rp. 50.000.000
D) uang kas di kasda bertambah Rp. 50.000.000 dan timbul pendapatan pajak hotel Rp. 50.000.000
E) uang kas di kasda berkurang Rp. 50.000.000 dan pendapatan pajak hotel bertambah Rp. 50.000.000
  • 38. Pemda kabupaten X menerima dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp. 2.000.000.000. pengaruh transaksi tersebut adalah . . . .
A) tidak ada pengaruh
B) uang di kasda bertambah Rp. 2.000.000.000 dan timbul pendapatan Rp. 2.000.000.000
C) uang di kasda bertambah Rp. 2.000.000.000 dan hutang ke pemerintah pusat berkurang Rp. 2.000.000.000
D) uang di kasda bertambah Rp. 2.000.000.000 dan timbul hutang ke pemerintah pusat Rp. 2.000.000.000
E) uang di kasda berkurang Rp. 2.000.000.000 dan pendapatan bertambah Rp. 2.000.000.000
  • 39. Pemda kabupaten X menerima dana bagi hasil sumber daya alam migas sebesar Rp. 40.000.000. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah . . . .
A) uang di kasda bertambah Rp. 40.000.000 dan timbul pendapatan Rp. 40.000.000
B) uang di kasda bertambah Rp. 40.000.000 dan timbul hutang ke pemerintah pusat Rp. 40.000.000
C) uang di kasda bertambah Rp. 40.000.000 dan hutang ke pemerintah pusat berkurang Rp. 40.000.000
D) uang di kasda berkurang Rp. 40.000.000 dan pendapatan bertambah Rp. 40.000.000
E) tidak ada pengaruh
  • 40. Pemda kabupaten X menerima dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari propinsi Rp. 300.000.000. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah . . . .
A) uang di kasda berkurang Rp. 30.000.000 dan pendapatan bertambah Rp. 30.000.000
B) uang di kasda bertambah Rp. 30.000.000 dan timbul pendapatan Rp. 30.000.000
C) uang di kasda bertambah Rp. 30.000.000 dan hutang ke pemerintah provinsi berkurang
D) tidak ada pengaruh
E) uang di kasda bertambah Rp. 300.000.000 dan timbul hutang ke pemerintah provinsi Rp. 30.000.000
Dibuat dengan That Quiz — situs untuk pembuatan dan penilaian tes dalam matematika dan mata pelajaran lainnya.