A) Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial B) MPR. DPR. DPRD dan DPD C) Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung D) Kepolisian. Kejaksaan dan Kehakiman E) Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan
A) Legislatif B) Yudikatif C) Eksaminatif D) Konstitutif E) Federatif
A) Badan Pemeriksa Keuangan B) Dewan Perwakilan Daerah C) Dewan Perwakilan Rakyat D) Menteri Keuangan RI E) Gubernur Bank Indonesia
A) Menteri luar negeri. menteri dalam negeri. dan menteri pertahanan B) Menteri pertahanan. menteri hukum dan HAM. serta menteri sekertariatan negara C) Menteri dalam negeri. menteri hukum dan HAM. serta menteri luar negeri D) Menteri luar negeri. menteri pertahanan. dan menteri sekertariat negara E) Menteri dalam negeri. menteri pertahanan. serta menteri koordinator politik. hukum dan keamanan.
A) Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba B) Membahas rancangan undnag-undnag APBN C) Membentuk kabinet menteri D) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang E) Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
A) 2) dan 3) B) 1) dan 2) C) 1) dan 3) D) 3) dan 5) E) 3) dan 4)
A) Kementerian Kelautan dan Perikanan B) Kementerian Pariwisata C) Kementerian Perhubungan D) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral E) Kementerian Pemuda dan Olahraga.
A) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya B) Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya C) Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara D) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya E) Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
A) Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung B) Kepolisian. Kejaksaan dan Kehakiman C) Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan D) MPR. DPR. DPRD dan DPD E) Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
A) Yudikatif B) Legislatif C) Konstitutif D) Eksaminatif E) Federatif
A) Menteri Keuangan RI B) Badan Pemeriksa Keuangan C) Dewan Perwakilan Daerah D) Gubernur Bank Indonesia E) Dewan Perwakilan Rakyat
A) Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain B) Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen C) Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain D) Meberi gelar. tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan E) Menetapkan dan mengesahkan APBN
A) Penentuan Pejabat Daerah B) Pembuatan undang-undang C) Pengamandemenan UUD 1945 D) Pengangkatan Mentri Negara E) Pemberian Grasi
A) 1 dan 2 B) 3 dan 5 C) 5 dan 6 D) 4 dan 6 E) 2 dan 3
A) Menteri dalam negeri. menteri pertahanan. serta menteri koordinator politik. hukum dan keamanan. B) Menteri luar negeri. menteri pertahanan. dan menteri sekertariat negara C) Menteri pertahanan. menteri hukum dan HAM. serta menteri sekertariatan negara D) Menteri luar negeri. menteri dalam negeri. dan menteri pertahanan E) Menteri dalam negeri. menteri hukum dan HAM. serta menteri luar negeri
A) Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN B) Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba C) Membahas rancangan undnag-undnag APBN D) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang E) Membentuk kabinet menteri
A) Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden B) Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD C) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR D) Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan E) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
A) Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat B) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan C) Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara D) Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen. Kepala negara akan membubarkan parlemen E) Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen
A) 5 dan 6 B) 1 dan 2 C) 3 dan 5 D) 4 dan 6 E) 2 dan 3
A) Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung B) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa C) Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini D) Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini E) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
A) 2 dan 4 B) 1 dan 4 C) 1 dan 2 D) 3 dan 4 E) 1 dan 3
A) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dalam setiap peri kehidupan B) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa C) Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional D) Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN E) Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
A) Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolute B) Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya C) Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia D) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transfaran E) Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM
A) 1) dan 3) B) 3) dan 5) C) 2) dan 3) D) 3) dan 4) E) 1) dan 2)
A) nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis. nilai etis dan nilai religious B) Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri C) nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat D) nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa E) sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak. umum dan universal
A) Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini B) Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini C) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa D) Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung E) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
A) Kementerian Kelautan dan Perikanan B) Kementerian Pemuda dan Olahraga C) Kementerian Pariwisata D) Kementerian Perhubungan E) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
A) Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya B) Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara C) Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 D) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya E) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
A) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat B) Kesehatan dan Kementerian Sosial C) Dalam Negeri dan luar negeri D) Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata E) Keuangan dan Ketenagakerjaan
A) Keuangan dan Ketenagakerjaan B) Kesehatan dan Kementerian Sosial C) Dalam Negeri dan luar negeri D) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat E) Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata |