A) Sebuah sistem yang memusatkan kekuasaan di tingkat nasional.
B) Sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara otoritas pusat dan entitas-entitas konstituen.
C) Sebuah ideologi politik yang mendukung monarki absolut.
D) Sebuah bentuk pemerintahan di mana negara tidak memiliki wewenang.

A) Amandemen Kesepuluh
B) Amandemen Kesebelas
C) Amandemen Kelima
D) Amandemen Pertama

A) Perdagangan antar negara bagian
B) Pajak atas pendapatan negara bagian
C) Hanya perdagangan di dalam satu negara bagian
D) Hanya perdagangan internasional

A) Undang-Undang Hak Sipil Tahun 1964
B) Undang-Undang Hak Pilih Tahun 1965
C) Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau
D) Kasus Shelby County melawan Holder

A) Federalisme dualistik
B) Federalisme fiskal
C) Federalisme kooperatif
D) Federalisme kompetitif

A) Klausul Pembentukan Agama (Establishment Clause)
B) Klausul Kebutuhan dan Kesesuaian (Necessary and Proper Clause)
C) Klausul Perlindungan yang Sama (Equal Protection Clause)
D) Klausul Perdagangan (Commerce Clause)

A) Plessy v. Ferguson
B) McCulloch v. Maryland
C) Dred Scott v. Sandford
D) Gibbons v. Ogden

A) Oligarki
B) Teokrasi
C) Sistem pemerintahan konfederasi
D) Sistem pemerintahan unitaris

A) Penggabungan pemerintahan daerah.
B) Penghapusan kekuasaan daerah.
C) Pemindahan kekuasaan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah.
D) Memusatkan kekuasaan di tingkat pemerintah federal.