A) Sebuah ideologi politik yang mendukung monarki absolut.
B) Sebuah bentuk pemerintahan di mana negara tidak memiliki wewenang.
C) Sebuah sistem yang memusatkan kekuasaan di tingkat nasional.
D) Sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara otoritas pusat dan entitas-entitas konstituen.

A) Amandemen Kesebelas
B) Amandemen Pertama
C) Amandemen Kelima
D) Amandemen Kesepuluh

A) Hanya perdagangan di dalam satu negara bagian
B) Perdagangan antar negara bagian
C) Pajak atas pendapatan negara bagian
D) Hanya perdagangan internasional

A) Undang-Undang Hak Sipil Tahun 1964
B) Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau
C) Kasus Shelby County melawan Holder
D) Undang-Undang Hak Pilih Tahun 1965

A) Federalisme dualistik
B) Federalisme kompetitif
C) Federalisme fiskal
D) Federalisme kooperatif

A) Klausul Perlindungan yang Sama (Equal Protection Clause)
B) Klausul Pembentukan Agama (Establishment Clause)
C) Klausul Perdagangan (Commerce Clause)
D) Klausul Kebutuhan dan Kesesuaian (Necessary and Proper Clause)

A) Gibbons v. Ogden
B) Plessy v. Ferguson
C) Dred Scott v. Sandford
D) McCulloch v. Maryland

A) Sistem pemerintahan unitaris
B) Teokrasi
C) Oligarki
D) Sistem pemerintahan konfederasi

A) Penggabungan pemerintahan daerah.
B) Pemindahan kekuasaan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah.
C) Memusatkan kekuasaan di tingkat pemerintah federal.
D) Penghapusan kekuasaan daerah.