A) Sebuah ideologi politik yang mendukung monarki absolut.
B) Sebuah bentuk pemerintahan di mana negara tidak memiliki wewenang.
C) Sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara otoritas pusat dan entitas-entitas konstituen.
D) Sebuah sistem yang memusatkan kekuasaan di tingkat nasional.

A) Amandemen Kesebelas
B) Amandemen Kesepuluh
C) Amandemen Pertama
D) Amandemen Kelima

A) Hanya perdagangan internasional
B) Hanya perdagangan di dalam satu negara bagian
C) Pajak atas pendapatan negara bagian
D) Perdagangan antar negara bagian

A) Undang-Undang Hak Sipil Tahun 1964
B) Kasus Shelby County melawan Holder
C) Undang-Undang Hak Pilih Tahun 1965
D) Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau

A) Federalisme kompetitif
B) Federalisme kooperatif
C) Federalisme fiskal
D) Federalisme dualistik

A) Klausul Pembentukan Agama (Establishment Clause)
B) Klausul Perlindungan yang Sama (Equal Protection Clause)
C) Klausul Kebutuhan dan Kesesuaian (Necessary and Proper Clause)
D) Klausul Perdagangan (Commerce Clause)

A) Dred Scott v. Sandford
B) Plessy v. Ferguson
C) Gibbons v. Ogden
D) McCulloch v. Maryland

A) Oligarki
B) Sistem pemerintahan konfederasi
C) Sistem pemerintahan unitaris
D) Teokrasi

A) Penggabungan pemerintahan daerah.
B) Memusatkan kekuasaan di tingkat pemerintah federal.
C) Pemindahan kekuasaan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah.
D) Penghapusan kekuasaan daerah.