A) Sebuah bentuk pemerintahan di mana negara tidak memiliki wewenang.
B) Sebuah sistem yang memusatkan kekuasaan di tingkat nasional.
C) Sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara otoritas pusat dan entitas-entitas konstituen.
D) Sebuah ideologi politik yang mendukung monarki absolut.

A) Amandemen Pertama
B) Amandemen Kelima
C) Amandemen Kesepuluh
D) Amandemen Kesebelas

A) Hanya perdagangan di dalam satu negara bagian
B) Perdagangan antar negara bagian
C) Pajak atas pendapatan negara bagian
D) Hanya perdagangan internasional

A) Kasus Shelby County melawan Holder
B) Undang-Undang Hak Sipil Tahun 1964
C) Undang-Undang Perawatan Kesehatan Terjangkau
D) Undang-Undang Hak Pilih Tahun 1965

A) Federalisme dualistik
B) Federalisme kooperatif
C) Federalisme kompetitif
D) Federalisme fiskal

A) Klausul Perlindungan yang Sama (Equal Protection Clause)
B) Klausul Kebutuhan dan Kesesuaian (Necessary and Proper Clause)
C) Klausul Pembentukan Agama (Establishment Clause)
D) Klausul Perdagangan (Commerce Clause)

A) Gibbons v. Ogden
B) McCulloch v. Maryland
C) Dred Scott v. Sandford
D) Plessy v. Ferguson

A) Teokrasi
B) Sistem pemerintahan unitaris
C) Oligarki
D) Sistem pemerintahan konfederasi

A) Penghapusan kekuasaan daerah.
B) Memusatkan kekuasaan di tingkat pemerintah federal.
C) Penggabungan pemerintahan daerah.
D) Pemindahan kekuasaan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah.