A) Sebuah jenis platform media sosial. B) Keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas dan urusan publik. C) Sebuah jenis korupsi pemerintahan. D) Sebuah bentuk belanja daring (online).
A) Pemerintahan regional. B) Pemerintahan nasional. C) Pemerintahan internasional. D) Pemerintahan daerah.
A) Pemanfaatan teknologi untuk melibatkan warga negara dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. B) Sebuah ideologi politik. C) Kontrol pemerintah yang berlebihan terhadap warga negara. D) Sebuah bentuk eksklusi warga negara.
A) Hal ini dapat mendorong penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. B) Hal ini dapat menurunkan efisiensi pemerintah. C) Hal ini dapat menghasilkan keputusan kebijakan yang lebih inklusif dan berdasarkan informasi yang lebih lengkap. D) Hal ini dapat memicu praktik korupsi dalam proses legislasi.
A) Warga negara menghindari dialog terbuka mengenai isu-isu publik. B) Warga negara membuat keputusan hanya berdasarkan emosi. C) Warga negara terlibat dalam diskusi yang terinformasi dan saling menghormati untuk mencapai keputusan bersama. D) Warga negara mengikuti perintah dari pemerintah.
A) Dengan hanya bergantung pada pejabat pemerintah. B) Dengan memahami dampak keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. C) Dengan menghindari diskusi dengan tetangga. D) Dengan mengabaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar.
A) Keterlibatan diwajibkan oleh hukum, sementara partisipasi bersifat sukarela. B) Tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. C) Partisipasi terbatas pada interaksi daring, sementara keterlibatan bersifat tatap muka. D) Partisipasi melibatkan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan, sementara keterlibatan dapat berupa interaksi yang lebih luas dengan masyarakat.
A) Untuk menegakkan peraturan pemerintah yang ketat. B) Untuk merayakan hari-hari nasional. C) Untuk mengumpulkan warga yang dipilih secara acak untuk berdiskusi mengenai isu-isu publik. D) Untuk menyediakan hiburan di masyarakat.
A) Untuk menghambat keterlibatan warga. B) Untuk memperjuangkan kepentingan warga dan menyediakan wadah untuk berpartisipasi. C) Untuk membungkam suara-suara dari masyarakat. D) Untuk memprioritaskan agenda pemerintah di atas kebutuhan warga.
A) Prinsip-prinsip otoriter. B) Prinsip-prinsip yang berpusat pada masyarakat atau berpusat pada manusia. C) Prinsip-prinsip kapitalis. D) Prinsip-prinsip teknokratis.
A) Perubahan paradigma yang mengutamakan "manusia". B) Perubahan paradigma yang mengutamakan "otoritas". C) Perubahan paradigma yang mengutamakan "keuntungan". D) Perubahan paradigma yang mengutamakan "teknologi".
A) Konvensi Jenewa. B) Perjanjian Paris. C) Deklarasi Rio. D) Protokol Kyoto.
A) Mencari layanan penitipan anak yang terjangkau. B) Ketersediaan sumber daya pendidikan yang berlebihan. C) Akses ke layanan mewah. D) Kelebihan waktu luang.
A) Dukungan organisasi yang berlebihan. B) Kurangnya minat terhadap masalah-masalah publik. C) Ketersediaan sumber daya yang berlebihan. D) Kesulitan dalam mengorganisasi diri sendiri.
A) Keyakinan sekunder. B) Keyakinan inti yang berkaitan dengan kebijakan. C) Keyakinan fundamental yang tidak berubah. D) Keyakinan inti yang fleksibel.
A) Uni Eropa. B) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). C) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). D) Cochrane.
A) New York City, Amerika Serikat B) Paris, Prancis C) Porto Alegre, Brasil D) London, Inggris
A) 2000 B) 1995 C) 2010 D) 1989
A) Proses pengambilan keputusan yang hanya melibatkan pemerintah B) Perencanaan ekonomi terpusat C) Strategi investasi sektor swasta D) Metode pengembangan partisipatif
A) Berkurangnya keterlibatan para ahli di bidang ilmiah. B) Peningkatan biaya keuangan bagi pemerintah. C) Bias dari para ahli yang mengabaikan pandangan yang berbeda. D) Kesepakatan penuh mengenai semua kebijakan lingkungan.
A) Kecerdasan Buatan B) Teknologi Blockchain C) Sistem Informasi Geografis (SIG) D) Pengurutan DNA
A) Konservasi tradisional. B) Konservasi yang dipandu oleh para ahli. C) Konservasi berbasis masyarakat. D) Konservasi yang berlandaskan nilai-nilai.
A) National Trust B) UNESCO C) ICOMOS Australia D) World Monuments Fund
A) Selandia Baru B) Australia C) Amerika Serikat D) Kanada
A) Pertemuan eksklusif yang diadakan oleh pemerintah. B) Hanya lokakarya yang dipandu oleh para ahli. C) Pertukaran pengetahuan, pendidikan, konsultasi, pameran, acara akademik, kampanye publikasi. D) Konferensi yang diselenggarakan oleh sektor swasta.
A) Pertemuan tertutup B) Debat politik C) Dewan juri warga yang bersifat deliberatif D) Konsultasi pribadi
A) Kedaulatan rakyat B) Monarki absolut C) Oligarki D) Teokrasi
A) Mereka tidak pernah melibatkan warga negara secara langsung. B) Mereka selalu unik dan berbeda. C) Mereka seringkali memiliki ciri-ciri yang sama. D) Mereka mengecualikan keterlibatan para pemangku kepentingan. |