- 1. John Locke mengemukakan bahwa salah satu kekuasaan negara yaitu kekuasaan federatif. Maksud kekeuasaan federatif yaitu ....
A) mengakkan hukum
B) melaksanakan hubungan luar negeri
C) mengesahkan undang-undang
D) melaksanakan undang-undang
E) membuat undang-undang
- 2. Bank Indonesia merupakan Bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut adalah ....
A) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
B) meningkatkan jumlah nasabah bank
C) mengatur dan menjaga arus ekspor impor
D) membangun kerjasama dengan Bank Dunia
E) mengendalikan fiskal nasional
- 3. Praktik penyelenggaraan negara memungkinkan adannya hubungan kerja antarlembaga negara. Berdasarkan tugas dan wewenangnya, lembaga negara yang terlibat dalam proses pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden yaitu ....
A) MPR, DPR, dan DPD
B) DPR, DPD, dan MA
C) DPR, MPR, dan MA
D) MPR, DPD, dan MK
E) MPR, DPR, dan MK
- 4. 4.
Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
A) Badan Pemeriksa Keuangan
B) Mahkamah Konstitusi
C) Majelis Permusyawaratan Rakyat
D) Dewan Perwakilan Daerah
E) Dewan Perwakilan Rakyat
- 5. Kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dibagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya kekuasaan yudikatif. Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif yaitu ....
A) Badan Pemeriksa Keuangan
B) Bank Indonesia
C) Presiden
D) Mahkamah Agung
E) Dewan Perwakilan Daerah
- 6. Bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan sistem konstitusional adalah ....
A) Anggota DPR seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu
B) Penyelenggara pemerintahan dan peraturan perundangan didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945
C) Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi bersama DPR
D) MPR merupakan lembaga penyelenggara negara
E) Presiden bertanggung jawab kepada DPR
- 7. Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah maka pemerintah ....
A) mengubah DPR dengan kekuatan politik
B) mencari sumber dari luar negeri
C) meningkatkan pemungutan biaya
D) menetapkan sendiri anggaran tersebut
E) menjalankan anggaran tahun yang lalu
- 8. Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah ....
A) efisien dan efektivitas Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam
B) wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama
C) negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam
D) Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat
E) keragaman bangsa indonesia membutuhkan penanganan yang sama
- 9. Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri adalah ....
A) negara serikat dengan sistem sentralisasi
B) negara kesatuan dengan sistem dekonsentrasi
C) negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
D) negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
E) negara demokrasi dengan sistem otonomi
- 10. Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....
A) desentralisasi
B) devolusi
C) otonomi daerah
D) kekontruksi
E) dekonsentrasi
- 11. Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi tersebut berasal dari bahasa ....
A) Arab
B) Inggris
C) Yunani
D) Belanda
E) Perancis
- 12. Tokoh yang mengatakan bahwa “otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya” adalah ....
A) Ateng Syarifuddin
B) Anglo Saxon
C) C. J. Franseen
D) J. Wajong
E) A. S. Hikam
- 13. Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut ....
A) daerah otonom
B) desentralisasi
C) dekonsentrasi
D) tugas pembantuan
E) sentralisasi
- 14. Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas ....
A) presiden, wakil presiden dan anggota DPR
B) presiden, wakil presiden, dan para menteri negara
C) para menteri negara, gubernur, dan DPR
D) gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
E) presiden, wakil presiden, dan gubernur
- 15. Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip ....
A) seluas-luasnya
B) nyata
C) regulasi
D) desentralisasi
E) bertanggung jawab
- 16. Membuat kebijakan uang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat, yaitu fungsi ....
A) pelayanan
B) pengaturan
C) pembantuan
D) keamanan
E) pemberdayaan
- 17. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diselenggarakan pada tahun ....
A) 2004
B) 2007
C) 2006
D) 2008
E) 2005
- 18. “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”
Merupakan isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....
A) 18
B) 18B
C) 22B
D) 29
E) 22A
- 19. Dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut yang merupakan daerah otonomi khusus adalah ....
A) Yogyakarta
B) Surakarta
C) Surabaya
D) Papua
E) Aceh
- 20. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya tersebut adalah ....
A) politik luar negeri
B) kebijakan fiskal
C) kebudayaan
D) kebudayaan
E) keamanan
- 21. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam ....
A) UU No. 23 Tahun 2014
B) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27
C) UU No. 32 Tahun 2004
D) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18
E) UU No. 25 Tahun 2014
- 22. Berikut ini yang merupakan contoh pemerintahan yang bersifat absolut adalah ....
A) kesehatan
B) pendidikan
C) kelautan dan perikanan
D) tenaga kerja
E) agama
- 23. Di Indonesia gubernur bertanggung jawab kepada ....
A) Rakyat
B) MPR
C) Menteri dalam Negeri
D) Presiden
E) DPRD
- 24. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada ....
A) MPR
B) Presiden
C) Menteri dalam negeri
D) DPRD
E) Rakyat
- 25. Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih dilantik oleh .... di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
A) DPRD
B) Presiden
C) MPR
D) Menteri dalam negeri
E) Gubernur
 - 26. KERJAKAN SETELAH NILAI THATQUIZ MINIMAL 80 DI BUKU TULIS DIKUMPULKAN
|