- 1. Saat upacara bendera, Kepala Sekolah menyampaikan bahwa semua peraturan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai …
A) Dasar negara
B) Cita-cita bangsa
C) Ideologi terbuka
D) Pandangan hidup bangsa
- 2. Rina selalu menghormati teman-temannya yang berbeda agama, bahkan ia ikut menjaga ketenangan saat mereka beribadah. Sikap Rina sesuai dengan pengamalan Pancasila sebagai
A) Ideologi tertutup
B) Pandangan hidup bangsa
C) Dasar negara
D) Alat politik
- 3. Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya. Namun, seluruh rakyat tetap bersatu karena memiliki Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Hal ini menunjukkan fungsi Pancasila sebagai …
A) Norma adat
B) Ideologi negara
C) Pandangan hidup
D) Dasar negara
- 4. Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, beragam agama, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Dalam kondisi tersebut, masyarakat membutuhkan pedoman agar perbedaan tidak menimbulkan konflik. Pancasila hadir untuk memberikan arah kehidupan agar bangsa Indonesia tetap bersatu. Berdasarkan uraian tersebut, Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia berfungsi sebagai …
A) Alat politik untuk mempertahankan kekuasaan
B) Pemersatu hanya pada saat upacara kenegaraan
C) Pedoman hidup bersama yang menyatukan keberagaman
D) Sumber hukum internasional di dunia
- 5. Seorang siswa bernama Rino sering mengajak teman-temannya untuk belajar kelompok tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Ia juga selalu menghargai pendapat teman yang berbeda. Sikap Dika tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Jika seluruh masyarakat menerapkan hal serupa dalam kehidupan sehari-hari, maka manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia adalah …
A) Terbentuknya persatuan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyaraka
B) Terbatasnya kebebasan individu dalam berpendapat
C) Munculnya perselisihan antarwarga karena perbedaan tidak dihargai
D) Hilangnya keberagaman budaya bangsa Indonesia
- 6. Pada era globalisasi, masyarakat Indonesia mudah terpengaruh budaya luar. Ada budaya yang sesuai dengan nilai Pancasila, seperti gotong royong dan kerja sama, namun ada juga yang tidak sesuai, seperti individualisme berlebihan.
Bagaimana peran Pancasila dalam menghadapi kondisi tersebut?
A) Pancasila digantikan dengan ideologi yang lebih modern
B) Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya
C) Pancasila menolak semua budaya asing yang masuk
D) Pancasila hanya berlaku dalam urusan politik
- 7. Nilai-nilai Pancasila yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara sebagai insan politik, sehingga harus menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini terkandung dalam sila ....
A) Kesatu
B) Ketiga
C) Keempat
D) Kedua
- 8. Proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPKI. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 dengan tujuan utama untuk …
A) Melaksanakan pendidikan politik bagi rakyat
B) Mengatur jalannya pemerintahan pendudukan Jepang
C) Membentuk partai politik di Indonesia
D) Menyusun rancangan dasar negara dan konstitusi bagi Indonesia merdeka
- 9. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, naskah Piagam Jakarta mengalami sedikit perubahan terutama pada sila pertama. Perubahan ini dilakukan untuk …
A) Menyederhanakan kalimat agar lebih mudah dihafal
B) Menghindari perbedaan dan menjaga persatuan bangsa Indonesia
C) Memperkuat kedudukan agama dalam negara
D) Mengganti istilah yang bersifat politis
- 10. PPKI sebagai lembaga yang berperan penting dalam lahirnya negara Indonesia memiliki keputusan bersejarah, yaitu …
A) Menentukan batas wilayah negara Indonesia
B) Membubarkan BPUPKI dan KNIP
C) Mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara
D) Mengangkat Soekarno menjadi raja
- 11. Sebelum dilakukan amandemen pada tahun 1999–2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki struktur yang jauh lebih sederhana. Dokumen konstitusi tersebut hanya terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh yang memuat sejumlah bab, pasal, aturan peralihan, serta aturan tambahan. Banyak siswa yang tidak mengetahui bahwa jumlah pasal dalam UUD 1945 sebelum amandemen jauh lebih sedikit dibandingkan setelah mengalami empat kali perubahan. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, sebelum amandemen UUD 1945 hanya terdiri atas….
A) 19 bab, 50 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan
B) 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan
C) 20 bab, 100 pasal, 5 ayat aturan peralihan, tanpa aturan tambahan
D) 10 bab, 25 pasal, tanpa aturan peralihan maupun aturan tambahan
- 12. Setelah mengalami empat kali amandemen pada periode 1999 hingga 2002, struktur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berubah secara signifikan. Amandemen tersebut tidak hanya menambah dan mengubah susunan lembaga negara, tetapi juga memperluas ketentuan mengenai hak asasi manusia, hubungan kekuasaan, serta mekanisme demokrasi. Perubahan itu membuat jumlah pasal dalam UUD 1945 meningkat dibandingkan sebelum amandemen yang hanya berjumlah 37 pasal. Oleh karena itu, setelah empat kali amandemen, jumlah pasal dalam UUD 1945 menjadi….
A) 42 pasal yang seluruhnya membahas hubungan pemerintah pusat dan daerah
B) 54 pasal dengan penambahan berbagai ketentuan mengenai lembaga-lembaga negara
C) 98 pasal yang sebagian besar merupakan aturan tambahan hasil penguatan sistem presidensial
D) 73 pasal yang mengatur aspek pemerintahan, HAM, ekonomi, hingga kekuasaan kehakiman
- 13. Proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimulai ketika BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945. Dalam sidang pertamanya, para tokoh bangsa membahas dasar negara yang akan digunakan bagi Indonesia merdeka. Dari sidang ini lahir berbagai gagasan tentang dasar negara yang kemudian menjadi fondasi penyusunan konstitusi. Berdasarkan peristiwa tersebut, tujuan utama sidang pertama BPUPKI adalah …
A) Menyusun rancangan undang-undang pemerintahan daerah
B) Merumuskan dasar negara sebagai pedoman bagi penyusunan UUD 1945
C) Menentukan lambang negara dan sistem pemerintahan
D) Menetapkan calon presiden dan wakil presiden pertama
- 14. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan yang dibentuk oleh BPUPKI berhasil merumuskan Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945. Meskipun terjadi perdebatan mengenai rumusan sila pertama, para tokoh bangsa akhirnya sepakat untuk mengubahnya demi persatuan bangsa. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pendiri negara memiliki sikap …
A) Toleran dan mengutamakan kepentingan persatuan bangsa di atas golongan
B) Konsisten terhadap nilai-nilai yang telah disepakati
C) Tanggung jawab dan nasionalisme
D) Teliti,cermat dalam perumusan UUD 1945
- 15. Di lingkungan perumahan, para pemuda berinisiatif membuat jadwal ronda malam untuk menjaga keamanan bersama. Mereka bekerja sama secara sukarela tanpa dibayar.
Perilaku para pemuda tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam UUD 1945 yang menekankan pentingnya …
A) Kebebasan berkumpul dan berserikat
B) Hak atas perlindungan hukum dari aparat negara
C) Semangat gotong royong dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
D) Kewajiban warga negara untuk membayar pajak
- 16. Di rumah Dhea, seluruh anggota keluarga wajib membantu pekerjaan rumah sesuai giliran. Namun ada anggota keluarga yang menolak karena merasa sudah lelah sepulang kerja/sekolah. Solusi paling tepat berdasarkan nilai Pancasila adalah …
A) Berdiskusi untuk mencari pembagian tugas yang adil bagi semua
B) Mengurangi jadwal tugas orang yang paling lelah dan menambah milik anggota lain
C) Membiarkannya karena setiap orang punya kesibukan yang berbeda
D) Meminta orang tua menentukan aturan baru tanpa musyawarah
- 17. Sekolah melarang membawa gawai saat pelajaran berlangsung agar siswa fokus belajar. Namun Raka ingin menggunakan gawai untuk melihat materi yang menurutnya lebih jelas dibanding buku. Tindakan yang paling sesuai tata tertib sekolah adalah …
A) Menunggu saat guru tidak melihat untuk membuka materi
B) Meminta izin guru sebelum menggunakan gawai di kelas
C) Tetap memakai gawai karena tujuannya untuk belajar
D) Meminjam materi dari teman agar tidak harus memakai gawai
- 18. Di RT tempat tinggal Fira, ada aturan jam malam belajar pukul 19.00–21.00. Pada jam tersebut warga diminta mengurangi kebisingan agar anak-anak dapat belajar dengan tenang. Tindakan yang paling tepat sesuai aturan adalah …
A) Mematikan musik sepenuhnya demi kenyamanan lingkungan
B) Tetap menyalakan musik pelan karena tidak mengganggu terlalu banyak
C) Membiarkan anak belajar di luar rumah agar tidak terganggu
D) Menunda belajar jika suasana rumah sedang ramai
- 19. Ketaatan terhadap peraturan akan berjalan baik jika setiap orang mematuhinya bukan karena takut dihukum, tetapi karena kesadaran diri. Kesimpulan yang paling tepat adalah …
A) Kepatuhan yang baik muncul dari kesadaran melaksanakan kewajiban
B) Pengawasan ketat adalah satu-satunya cara menegakkan aturan
C) Peraturan berhasil hanya jika hukuman diberikan
D) Peraturan akan berhasil jika semua orang tidak diberi kesempatan berpendapat
- 20. Setelah peraturan negara disahkan, seluruh rakyat wajib menaati meskipun tidak selalu menguntungkan dirinya secara langsung. Sikap ini menunjukkan bahwa …
A) Peraturan negara hanya berlaku untuk orang dewasa
B) Peraturan boleh dilanggar jika merasa tidak setuju
C) Kepentingan pribadi lebih penting dari kepentingan nasional
D) Kewajiban warga negara harus didahulukan demi kepentingan bersama
- 21. Negara menetapkan peraturan untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara. Dalam pelaksanaannya, ada warga yang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban. Sikap yang paling tepat sesuai makna peraturan negara adalah …
A) Mengutamakan hak karena kewajiban akan mengikuti dengan sendirinya
B) Menjalankan kewajiban terlebih dahulu demi tercapainya hak bersama
C) Menuntut hak secara tegas sebelum melaksanakan kewajiban
D) Menunggu pemerintah menegur warga yang tidak menjalankan kewajiban
- 22. Dalam penyusunan kebijakan, suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Situasi ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah mengikuti prinsip …
A) Peraturan yang lebih rendah boleh mengubah peraturan yang lebih tinggi bila diperlukan
B) Peraturan yang lebih rendah harus menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi
C) Peraturan pusat hanya berlaku jika daerah menyetujuinya
D) Semua peraturan memiliki kedudukan yang sama
- 23. Pemerintah merancang suatu peraturan baru untuk mengatur penggunaan media sosial. Dalam draf awal, bahasa yang digunakan panjang, berbelit-belit, dan berpotensi menimbulkan berbagai tafsir sehingga masyarakat tidak memahami maksudnya secara jelas. Berdasarkan asas penyusunan peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut seharusnya memperhatikan …
A) Asas kejelasan rumusan agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda
B) Asas keterbukaan karena masyarakat harus terlibat dalam penyusunan peraturan
C) Asas kesesuaian antara jenis dan hierarki agar peraturan tidak bertentangan
D) Asas dapat dilaksanakan karena masyarakat memerlukan peraturan baru
- 24. Dalam sistem hukum Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan paling tinggi. Jika ada peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, maka tindakan yang paling tepat sesuai tata urutan peraturan adalah …
A) Peraturan dibatalkan atau diperbaiki karena tidak boleh bertentangan dengan aturan tertinggi negara
B) Peraturan tetap diberlakukan karena konteksnya lebih sesuai keadaan saat ini dibanding UUD 1945
C) Peraturan dibiarkan berlaku karena dibuat oleh pejabat pemerintah yang sah
D) Peraturan dijalankan hanya pada daerah tertentu agar tidak mengganggu stabilitas nasional
- 25. PERPU diterbitkan pada saat negara membutuhkan pengaturan hukum segera, sehingga prosesnya lebih cepat daripada pembentukan Undang-Undang. Kondisi ini menunjukkan bahwa PERPU berfungsi …
A) Menunda berlakunya Undang-Undang agar masyarakat bisa beradaptasi
B) Mengalihkan kewenangan legislasi dari DPR ke Presiden secara permanen
C) Menjadi solusi hukum sementara untuk keadaan mendesak sebelum UU dibahas
D) Menggantikan seluruh Undang-Undang agar aturan lebih sederhana
- 26. Pemerintah sedang membutuhkan aturan pelaksana bagi UU tentang tenaga kerja. DPR berpendapat bahwa materi tersebut bukan aturan baru, tetapi hanya petunjuk pelaksanaan dari UU yang ada, sehingga tidak perlu dibahas kembali menjadi UU. Maka penyusunan aturan tersebut harus dilakukan melalui Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh …
A) Presiden melalui kewenangan eksekutif
B) Gubernur melalui kewenangan daerah
C) DPR melalui sidang paripurna
D) Menteri melalui keputusan kementerian
- 27. Dalam diskusi kelas, siswa sepakat bahwa Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Urutan yang menunjukkan hierarki yang benar untuk mendukung pernyataan tersebut adalah …
A) Peraturan Daerah – Undang-Undang – Peraturan Presiden – UUD 1945 – Peraturan Pemerintah
B) UUD 1945 – Undang-Undang – Peraturan Pemerintah – Peraturan Presiden – Peraturan Daerah
C) Peraturan Pemerintah – UUD 1945 – Peraturan Daerah – Undang-Undang – Peraturan Presiden
D) UUD 1945 – Peraturan Pemerintah – Peraturan Presiden – Undang-Undang – Peraturan Daerah
- 28. Pemerintah Daerah (Pemda), baik provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat mengeluarkan suatu Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing melalui beberapa tahapan. Dari pernyataan tersebut, urutan tahapan yang tepat dalam mengeluarkan suatu Perda adalah …
A) Perencanaan dan penyusunan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan, pembahasan
B) Perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, dan penyerbarluasan
C) Pembahasan, pengesahan dan pengundangan, perencanaan dan penyusunan, penyebarluasan
D) Perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan
- 29. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) dapat dibuat untuk mengatur urusan lokal di tingkat Kabupaten atau Kota. Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan Perda tersebut adalah …
A) DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota
B) DPRD Kabupaten/Kota dan Presiden
C) Gubernur dan Presiden
D) Bupati/Wali Kota dan Gubernur
- 30. Ketika suatu undang-undang sudah dilaksanakan, diawasi, dan ditegakkan, namun masih ditemukan banyak kekurangan serta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, maka tahapan implementasi peraturan perundang-undangan yang paling tepat dilakukan pemerintah selanjutnya adalah …
A) Sosialisasi
B) Evaluasi
C) Penetapan
D) Pelaksanaan
- 31. Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus tetap mengacu pada aturan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan konflik hukum. Prinsip ini jelas terlihat ketika …
A) UU berlandaskan UUD
B) Perda mengikuti UU
C) PP menggantikan UUD
D) TAP MPR mengikuti Perpres
- 32. Untuk menghasilkan Undang-Undang yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan masyarakat, proses pembentukannya tidak boleh tertutup. Oleh karena itu, penyusunan UU seharusnya dilakukan secara …
A) Partisipatif
B) Terbuka
C) Rahasia
D) Sepihak
- 33. Penegakan hukum sangat penting untuk memastikan aturan benar-benar berlaku, bukan sekadar tertulis di atas kertas. Lembaga yang bertugas langsung dalam penegakan hukum di Indonesia adalah …
A) BPUPK
B) Jaksa
C) Polisi
D) DPR
- 34. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disusun berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Tahapan penyusunan undang-undang tersebut diawali dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPR atau Presiden, kemudian dibahas bersama, dan disahkan oleh Presiden. Dua hal penting dari proses ini adalah …
A. RUU harus diajukan oleh DPR atau Presiden
B. DPD dapat langsung membuat undang-undang sendiri
C. Presiden memberikan persetujuan sebelum RUU menjadi UU
D. DPR bisa mengesahkan RUU sendiri tanpa persetujuan Presiden
A) DPD dapat langsung membuat undang-undang sendiri
B) RUU harus diajukan oleh DPR atau Presiden
C) DPR bisa mengesahkan RUU sendiri tanpa persetujuan Presiden
D) Presiden memberikan persetujuan sebelum RUU menjadi UU
- 35. Dalam penyusunan peraturan tentang penggunaan perpustakaan sekolah, kepala sekolah memastikan bahwa peraturan dibuat agar mudah dilaksanakan dan bermanfaat bagi seluruh siswa. Dua asas penyusunan peraturan yang diterapkan adalah …
A) Keterbukaan
B) Kejelasan rumusan
C) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
D) Dapat dilaksanakan
- 36. Dalam kehidupan sehari-sehari, seluruh peraturan negara Indonesia harus bersumber pada Pancasila, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga aturan di tingkat daerah. Misalnya, ketika pemerintah merancang kebijakan publik, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan wajib dijadikan pedoman utama agar kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan jati diri bangsa. Jika suatu peraturan dibuat tanpa mempertimbangkan nilai Pancasila, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan dasar negara. “Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum sehingga semua kebijakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.” Pernyataan tersebut benar atau salah
A) Benar
B) salah
- 37. Ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam masyarakat, seperti saat pemilihan ketua OSIS atau rapat warga, nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman agar setiap orang menghargai keberagaman, menjunjung kejujuran, serta mendahulukan musyawarah demi mencapai kesepakatan bersama. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, masyarakat memiliki arah dan prinsip moral yang sama dalam menyelesaikan masalah kehidupan. “Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila hanya digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan tidak diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.” Pernyataan tersebut benar atau salah
A) Benar
B) Salah
- 38. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan Pancasila tampak dalam sikap warga negara yang menghormati hak orang lain, bekerja sama, menjunjung toleransi, dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan cita-cita, nilai dasar, dan arah pembangunan bangsa, sehingga seluruh perilaku warga negara seharusnya mencerminkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial.
Pernyataan: “Pancasila sebagai ideologi negara menuntut setiap warga negara untuk mengamalkan nilai-nilainya dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat.” Pernyataan tersebut benar atau salah
A) Benar
B) Salah
- 39. Pancasila sebagai ideologi negara hanya bersifat teoritis dan tidak dituntut untuk diterapkan dalam tindakan nyata, karena ideologi hanya berfungsi sebagai gagasan dasar yang tidak harus diwujudkan dalam perilaku warga negara.
A) Benar
B) Salah
- 40. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan, sementara sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memberikan pedoman nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Oleh karena itu, ketika seorang siswa memilih untuk menyelesaikan konflik dengan musyawarah, ia telah mencerminkan penerapan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup.
A) Salah
B) Benar
|