A) Dimensi realitas B) Dimensi normatif C) Dimensi idealisme D) Dimensi ideologis E) Dimensi fleksibilitas
A) cita-cita B) paradigma C) prinsip D) pandangan hidup E) ideologi
A) Pembukaan UUD 1945 B) TAP MPR No. 18 Tahun 1998 C) Supersemar D) GBHN E) UU No. 2 Tahun 1999
A) nilai praktis B) nilai instrumental C) nilai dasar D) nilai-nilai lima sila dalam Pancasila E) nilai substantif
A) perilaku B) sifat C) karakter D) budaya E) kepribadian
A) gotong royong B) hormat kepada sesama C) individualis D) kolektivitas E) percaya pada Tuhan YME
A) falsafah B) ideologi C) generalisasi D) metodologi E) paradigma
A) ontologis B) idealisme C) epistemologis D) aksiologis E) implementasi
A) menyuruh melakukan sesuatu B) perbuatan memerintah C) kekuasaan memerintah D) suruhan pemerintah E) hal memerintah
A) yudikatif B) imperatif C) eksekutif D) kehakiman E) legislatif
A) mengangkat dan memberhentikan presiden B) memilih anggota DPR C) menetapkan peraturan pemerintah D) menetapkan undang-undang E) mengadakan hubungan diplomatik
A) aristokrasi B) monarkhi C) kerajaan D) demokrasi E) otoritarian
A) kabinet pemerintahan B) perdana menteri C) hubungan legislatif dan eksekutif D) kepala pemerintahan E) kepala negara
A) BPK B) DPR C) DPA D) MA E) MPR
A) fungsi legislasi B) fungsi kabinet C) fungsi pengawasan D) fungsi anggaran E) fungsi interpelasi
A) adanya jaminan partisipasi rakyat B) adanya kesejahteraan masyarakat C) adanya kebebasan pers D) adanya perlindungan HAM E) adanya pemerintahan nepotisme
A) berpolitik B) kehidupan masyarakat C) bernegara D) kehidupan berbangsa dan bernegara E) kehidupan bermasyarakat dan berpolitik
A) nilai dan cita-cita masyarakat B) hasil konsensus masyarakat C) bersifat dinamis D) terdiri atas tuntutan konkrit dan operasional E) milik seluruh rakyat
A) dasar B) instrumental C) paradigma pembangunan D) falsafah bangsa E) praktis
A) moderat B) normatif C) realistis D) utopia E) idealistis
A) epistemologis B) ontologis C) implementatif D) produktivitas E) aksiologis
A) adanya jaminan keamanan warga negara B) patuh dan taat atas segala perintah pimpinan C) senang mendapat pujian dari orang lain D) sabar dalam menghadapi kehidupan E) selalu semangat dan pantang menyerah
A) Pancasila B) kebijakan pribadi presiden C) UU No. 1 Tahun 2014 D) peraturan perundangan E) UUD 1945
A) legislatif B) eksekutif C) kehakiman D) kabinet E) yudikatif
A) pada masa berlakunya UUDS 1950 B) berkuasanya rezim Soeharto C) setelah pemilu 1950 D) pada masa demokrasi terpimpin E) pada masa reformasi
A) mencapai tujuan negara B) memperluas wilayah negara C) mempertahankan keutuhan negara D) menunjukkan identitas bangsa E) meningkatkan kualitas bangsa
A) Menteri Pertahanan B) Panglima TNI C) Menteri Dalam Negeri D) Presiden E) Kapolri
A) Inggris B) Jepang C) Rusia D) Jerman E) Prancis
A) pemerintahan yang transparan B) adanya pemisahan kekuasaan C) penegakan hukum dan keadilan D) adanya perlindungan HAM E) pers yang bertanggung jawab
A) Frederich Engels B) Karl Marx C) Aristoteles D) Niccolo Machiavelli E) J.J. Rosseau
A) Mengandung semangat kekeluargaan B) Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan C) Menerima semua pengaruh luar secara bulat – bulat D) Mengandung semangat kerjasama E) Dapat berinteraksi dengan perkembangan jaman
A) Pancasila merupakan kekayaan rohani bangsa Indonesia B) Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia C) Pancasila lahir dari atas kemurahan hati Jepang D) Pancasila terdiri dari selembar surat perjanjian E) Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia
A) Pandangan hidup bangsa B) Sebagai dasar negara Indonesia Merdeka C) Ideologi terbuka bangsa Indonesia D) Jiwa dan kepribadian bangsa E) Perjanjian luhur bangsa
A) 17 Agustus 1945 B) 1 Juni 1945 C) 22 Juni 1945 D) 18 Juni 1945 E) 18 Agustus 1945
A) Rancangan hukum dasar B) rancangan Pancasila C) Hasil rapat Panitia Sembilan D) Rancangan dasar negara E) Rancangan Piagam Jakarta
A) Pedoman hidup bangsa Indonesia B) Perjanjian Luhur para founding father bangsa Indonesia C) Semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia D) Jiwa dan kepribadian seluruh bangsa Indonesia E) Landasan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
A) Perjanjian luhur bangsa Indonesia B) Dasar negara C) Pandangan hidup bangsa D) Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia E) Pedoman bangsa Indonesia
A) Nilai-nilai nya tidak diciptakan negara B) Isinya tidak langsung operasional C) Menjunjung tinggi perbedaan dan pluralitas di masyarakat D) Menerima semua pengaruh dari luar tanpa terkecuali E) Rakyatnya wajib memiliki kesetiaan secara totalitas
A) Nilai yang berupa anggaran dasar dari sebuah keyakinan B) Penjabaran dari nilai instrumental dalam situasi konkret dan nyata serta bersifat dinamis dalam masyarakat C) Sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia D) Penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila E) Nilai yang bersifat abstrakk dan umum sehingga memerlukan penafsiran ulang
A) Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan B) Pengakuan bahwa semua manusia sama iman dan takwa nya dihadapan TUHAN YME C) Pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang sama antara sesama manusia D) Menanamkan sikap berdikari dalam perekonomian bangsa. E) Menghargai dan mennghormati hasil karya orang lain
A) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup berbangsa dan bernegara B) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan C) Mengakui dan menghargai perbedaan pendapat D) Menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa E) Memberikan seluas-luasnya kebebasan individu demi tegaknya HAM
A) Dua B) Tiga C) Empat D) Satu E) Lima
A) Menyerap semua pengaruh dari luar sehingga bangsa Indonesia dapat berubah di masa depan B) Di masa yang akan datang bangsa Indonesia mempunyai kepribadian yang khas C) Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang maju dan mampu bersaing dengan bangsa lain D) Pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu dan menggunakan Pancasila sebagai standar nilai E) Ukuran keberhasilan pembangunan Indonesia adalah penyerapan budaya dan teknologi secara mutlak
A) 4 pilar kebangsaan bangsa Indonesia B) Batang Tubuh UUD 1945 C) Pembukaan UUD 1945 D) Penjelasan UUD 1945 E) Sistem pemerintahan RI
A) Pandangan Hidup, ideologi dan dasar negara B) Nilai hidup, tujuan hidup dan pedoman hidup C) Dasar negara, lambang negara dan pertahanan negara D) Lambang negara, dasar negara dan pedoman bangsa E) Pemersatu, penguat dan pelopor kesatuan bangsa
A) Adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat B) Pelaksanaan Pemilu berasaskan Bebas dan Rahasia C) Penerapan E – Voting dalam sistem pemilihan D) Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak E) Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat
A) Memiliki masa lalu yang kelam B) Tidak memiliki ideologi C) Memiliki tujuan yang sama dengan bangsa lain D) Tidak memiliki ketatanegaraan E) Tidak memiliki susunan pemerintahan yang sama dengan negara lain
A) Dasar negara RI Merdeka B) Pembentukan alat – alat pemerintahan C) Piagam Jakarta D) Pembentukan alat – alat negara E) Pemilihan Presiden dan Wapres yang pertama
A) Membuat UUD B) Menetapkan UU C) Menyetujui APBN D) Memberikan Grasi E) Mengangkat anggota MPR
A) Terlaksananya pembangunan nasional B) Terwujudnya masyarakat yang bebas lapar C) Adanya bagi-bagi kekuasaan D) Terjaminnya hak-hak warganegara E) Adanya intervensi kekuasaan kehakiman
A) Parlementer B) Presidensial C) Parlementer dengan satu partai D) Parlementer atau presidensial lebih satu partai E) Presidensial dengan satu partai
A) Presiden B) DPA C) Kementerian D) BPK E) DPR
A) Memeluk agama dan kepercayaan B) Mendapat keadilan yang sama C) Bebas menentukan pilihan D) Mendapat kehidupan layak E) Ikut serta dalam pertahanan keamanan
A) Korea Utara B) RRC C) Vietnam D) Mesir E) Kuba
A) Vietnam dan Malaysia B) Indonesia dan Cina C) Filipina dan Indonesia D) Malaysia dan Filipina E) Indonesia dan Malaysia
A) India B) Belanda C) Malaysia D) Inggris E) Thailand
A) akan dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya B) meningkatkan kepercayaan pada wakil-wakil rakyat C) dapat menghindarkan kekhilafan pendirian dan kesesatan D) hasilnya akan mudah diterima dan dilaksanakan E) dapat mengantisipasi berkembangnya demokrasi liberal
A) adanya keharusan pihak yang kalah untuk menerima hasil keputusan B) pengambilan keputusan tidak sesuai dengan Pancasila C) hasil keputusan tidak mencerminkan kebulatan pendapat D) mencerminkan prinsip bahwa yang kuatlah yang menang E) keputusan yang diambil tidak berdasar musyawarah untuk mufakat
A) dikucilkan dalam pergaulan B) mendapat hukuman dari Tuhan C) merasa malu, mendapat celaan, kecewa, menyesal dan menderita siksaan batin D) timbulnya perasaan malu dan kebencian si pelakunya kepada orang lain E) mendapat sanksi hukum dari pemerintah
A) hak dan kewajiban yang seimbang B) keamanan dari partai-partai politik C) rakyat ikut serta dalam pemerintahan D) kemanusiaan yang adil dan beradab E) mewujudkan keadilan sosial
A) Perasaan senasib B) Proklamasi Kemerdekaan C) Kebangkitan nasional D) Persatuan dan pembangunan E) Sumpah Pemuda |