A) Kepolisian. Kejaksaan dan Kehakiman B) MPR. DPR. DPRD dan DPD C) Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung D) Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial E) Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan
A) Eksaminatif B) Federatif C) Legislatif D) Yudikatif E) Konstitutif
A) Dewan Perwakilan Daerah B) Menteri Keuangan RI C) Dewan Perwakilan Rakyat D) Gubernur Bank Indonesia E) Badan Pemeriksa Keuangan
A) Menteri pertahanan. menteri hukum dan HAM. serta menteri sekertariatan negara B) Menteri luar negeri. menteri pertahanan. dan menteri sekertariat negara C) Menteri luar negeri. menteri dalam negeri. dan menteri pertahanan D) Menteri dalam negeri. menteri pertahanan. serta menteri koordinator politik. hukum dan keamanan. E) Menteri dalam negeri. menteri hukum dan HAM. serta menteri luar negeri
A) Membentuk kabinet menteri B) Membahas rancangan undnag-undnag APBN C) Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba D) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang E) Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
A) 2) dan 3) B) 3) dan 4) C) 1) dan 3) D) 1) dan 2) E) 3) dan 5)
A) Kementerian Kelautan dan Perikanan B) Kementerian Pariwisata C) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral D) Kementerian Perhubungan E) Kementerian Pemuda dan Olahraga.
A) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya B) Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 C) Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya D) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya E) Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
A) MPR. DPR. DPRD dan DPD B) Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung C) Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial D) Kepolisian. Kejaksaan dan Kehakiman E) Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan
A) Konstitutif B) Eksaminatif C) Legislatif D) Federatif E) Yudikatif
A) Gubernur Bank Indonesia B) Dewan Perwakilan Daerah C) Badan Pemeriksa Keuangan D) Menteri Keuangan RI E) Dewan Perwakilan Rakyat
A) Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain B) Meberi gelar. tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan C) Menetapkan dan mengesahkan APBN D) Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen E) Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain
A) Penentuan Pejabat Daerah B) Pemberian Grasi C) Pengamandemenan UUD 1945 D) Pembuatan undang-undang E) Pengangkatan Mentri Negara
A) 5 dan 6 B) 1 dan 2 C) 4 dan 6 D) 3 dan 5 E) 2 dan 3
A) Menteri dalam negeri. menteri hukum dan HAM. serta menteri luar negeri B) Menteri luar negeri. menteri dalam negeri. dan menteri pertahanan C) Menteri luar negeri. menteri pertahanan. dan menteri sekertariat negara D) Menteri dalam negeri. menteri pertahanan. serta menteri koordinator politik. hukum dan keamanan. E) Menteri pertahanan. menteri hukum dan HAM. serta menteri sekertariatan negara
A) Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba B) Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN C) Membahas rancangan undnag-undnag APBN D) Membentuk kabinet menteri E) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
A) Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden B) Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan C) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya D) Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD E) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR
A) Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen B) Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara C) Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat D) Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen. Kepala negara akan membubarkan parlemen E) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
A) 3 dan 5 B) 5 dan 6 C) 4 dan 6 D) 2 dan 3 E) 1 dan 2
A) Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung B) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan C) Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini D) Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini E) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
A) 1 dan 4 B) 1 dan 3 C) 1 dan 2 D) 2 dan 4 E) 3 dan 4
A) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dalam setiap peri kehidupan B) Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN C) Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa D) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa E) Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
A) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transfaran B) Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolute C) Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM D) Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya E) Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia
A) 3) dan 5) B) 1) dan 2) C) 1) dan 3) D) 2) dan 3) E) 3) dan 4)
A) sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak. umum dan universal B) Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri C) nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat D) nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis. nilai etis dan nilai religious E) nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa
A) Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini B) Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini C) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa D) Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung E) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
A) Kementerian Pariwisata B) Kementerian Kelautan dan Perikanan C) Kementerian Pemuda dan Olahraga D) Kementerian Perhubungan E) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
A) Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 B) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya C) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya D) Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya E) Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
A) Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata B) Keuangan dan Ketenagakerjaan C) Kesehatan dan Kementerian Sosial D) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat E) Dalam Negeri dan luar negeri
A) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat B) Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata C) Keuangan dan Ketenagakerjaan D) Kesehatan dan Kementerian Sosial E) Dalam Negeri dan luar negeri |