A) MPR. DPR. DPRD dan DPD B) Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial C) Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung D) Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan E) Kepolisian. Kejaksaan dan Kehakiman
A) Yudikatif B) Konstitutif C) Eksaminatif D) Legislatif E) Federatif
A) Gubernur Bank Indonesia B) Dewan Perwakilan Rakyat C) Menteri Keuangan RI D) Dewan Perwakilan Daerah E) Badan Pemeriksa Keuangan
A) Menteri luar negeri. menteri dalam negeri. dan menteri pertahanan B) Menteri dalam negeri. menteri hukum dan HAM. serta menteri luar negeri C) Menteri luar negeri. menteri pertahanan. dan menteri sekertariat negara D) Menteri pertahanan. menteri hukum dan HAM. serta menteri sekertariatan negara E) Menteri dalam negeri. menteri pertahanan. serta menteri koordinator politik. hukum dan keamanan.
A) Membahas rancangan undnag-undnag APBN B) Membentuk kabinet menteri C) Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba D) Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN E) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
A) 3) dan 5) B) 1) dan 2) C) 2) dan 3) D) 1) dan 3) E) 3) dan 4)
A) Kementerian Perhubungan B) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral C) Kementerian Pariwisata D) Kementerian Kelautan dan Perikanan E) Kementerian Pemuda dan Olahraga.
A) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya B) Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara C) Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya D) Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 E) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
A) Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung B) Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial C) Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan D) MPR. DPR. DPRD dan DPD E) Kepolisian. Kejaksaan dan Kehakiman
A) Yudikatif B) Legislatif C) Federatif D) Eksaminatif E) Konstitutif
A) Dewan Perwakilan Rakyat B) Dewan Perwakilan Daerah C) Menteri Keuangan RI D) Badan Pemeriksa Keuangan E) Gubernur Bank Indonesia
A) Menetapkan dan mengesahkan APBN B) Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain C) Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen D) Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain E) Meberi gelar. tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan
A) Penentuan Pejabat Daerah B) Pengangkatan Mentri Negara C) Pembuatan undang-undang D) Pengamandemenan UUD 1945 E) Pemberian Grasi
A) 2 dan 3 B) 4 dan 6 C) 1 dan 2 D) 3 dan 5 E) 5 dan 6
A) Menteri dalam negeri. menteri pertahanan. serta menteri koordinator politik. hukum dan keamanan. B) Menteri luar negeri. menteri pertahanan. dan menteri sekertariat negara C) Menteri pertahanan. menteri hukum dan HAM. serta menteri sekertariatan negara D) Menteri dalam negeri. menteri hukum dan HAM. serta menteri luar negeri E) Menteri luar negeri. menteri dalam negeri. dan menteri pertahanan
A) Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba B) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang C) Membentuk kabinet menteri D) Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN E) Membahas rancangan undnag-undnag APBN
A) Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan B) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya C) Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden D) Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD E) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR
A) Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat B) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan C) Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen. Kepala negara akan membubarkan parlemen D) Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara E) Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen
A) 2 dan 3 B) 3 dan 5 C) 5 dan 6 D) 1 dan 2 E) 4 dan 6
A) Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini B) Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung C) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa D) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan E) Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
A) 3 dan 4 B) 1 dan 4 C) 1 dan 2 D) 1 dan 3 E) 2 dan 4
A) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dalam setiap peri kehidupan B) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa C) Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa D) Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN E) Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
A) Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolute B) Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia C) Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya D) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transfaran E) Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM
A) 3) dan 5) B) 1) dan 3) C) 2) dan 3) D) 3) dan 4) E) 1) dan 2)
A) nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa B) sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak. umum dan universal C) nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis. nilai etis dan nilai religious D) nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat E) Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri
A) Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini B) Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung C) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa D) Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini E) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
A) Kementerian Pemuda dan Olahraga B) Kementerian Kelautan dan Perikanan C) Kementerian Perhubungan D) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral E) Kementerian Pariwisata
A) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya B) Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 C) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya D) Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara E) Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya
A) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat B) Keuangan dan Ketenagakerjaan C) Kesehatan dan Kementerian Sosial D) Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata E) Dalam Negeri dan luar negeri
A) Kesehatan dan Kementerian Sosial B) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat C) Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata D) Dalam Negeri dan luar negeri E) Keuangan dan Ketenagakerjaan |