A) Dimensi realitas B) Dimensi normatif C) Dimensi idealisme D) Dimensi fleksibilitas E) Dimensi ideologis
A) prinsip B) paradigma C) cita-cita D) ideologi E) pandangan hidup
A) GBHN B) Supersemar C) TAP MPR No. 18 Tahun 1998 D) UU No. 2 Tahun 1999 E) Pembukaan UUD 1945
A) nilai praktis B) nilai substantif C) nilai dasar D) nilai-nilai lima sila dalam Pancasila E) nilai instrumental
A) kepribadian B) perilaku C) karakter D) sifat E) budaya
A) hormat kepada sesama B) individualis C) kolektivitas D) percaya pada Tuhan YME E) gotong royong
A) paradigma B) metodologi C) ideologi D) falsafah E) generalisasi
A) idealisme B) implementasi C) aksiologis D) epistemologis E) ontologis
A) hal memerintah B) menyuruh melakukan sesuatu C) kekuasaan memerintah D) suruhan pemerintah E) perbuatan memerintah
A) yudikatif B) legislatif C) imperatif D) kehakiman E) eksekutif
A) mengadakan hubungan diplomatik B) mengangkat dan memberhentikan presiden C) menetapkan peraturan pemerintah D) menetapkan undang-undang E) memilih anggota DPR
A) otoritarian B) kerajaan C) aristokrasi D) demokrasi E) monarkhi
A) hubungan legislatif dan eksekutif B) kabinet pemerintahan C) kepala negara D) perdana menteri E) kepala pemerintahan
A) MA B) DPA C) MPR D) BPK E) DPR
A) fungsi anggaran B) fungsi pengawasan C) fungsi kabinet D) fungsi interpelasi E) fungsi legislasi
A) adanya perlindungan HAM B) adanya kesejahteraan masyarakat C) adanya pemerintahan nepotisme D) adanya jaminan partisipasi rakyat E) adanya kebebasan pers
A) kehidupan bermasyarakat dan berpolitik B) bernegara C) berpolitik D) kehidupan berbangsa dan bernegara E) kehidupan masyarakat
A) bersifat dinamis B) nilai dan cita-cita masyarakat C) hasil konsensus masyarakat D) terdiri atas tuntutan konkrit dan operasional E) milik seluruh rakyat
A) falsafah bangsa B) dasar C) praktis D) paradigma pembangunan E) instrumental
A) moderat B) normatif C) utopia D) realistis E) idealistis
A) ontologis B) aksiologis C) produktivitas D) epistemologis E) implementatif
A) patuh dan taat atas segala perintah pimpinan B) senang mendapat pujian dari orang lain C) selalu semangat dan pantang menyerah D) sabar dalam menghadapi kehidupan E) adanya jaminan keamanan warga negara
A) UU No. 1 Tahun 2014 B) peraturan perundangan C) Pancasila D) UUD 1945 E) kebijakan pribadi presiden
A) kehakiman B) eksekutif C) kabinet D) legislatif E) yudikatif
A) pada masa demokrasi terpimpin B) setelah pemilu 1950 C) berkuasanya rezim Soeharto D) pada masa berlakunya UUDS 1950 E) pada masa reformasi
A) memperluas wilayah negara B) menunjukkan identitas bangsa C) mempertahankan keutuhan negara D) meningkatkan kualitas bangsa E) mencapai tujuan negara
A) Panglima TNI B) Menteri Pertahanan C) Presiden D) Kapolri E) Menteri Dalam Negeri
A) Inggris B) Prancis C) Jerman D) Jepang E) Rusia
A) pers yang bertanggung jawab B) adanya pemisahan kekuasaan C) pemerintahan yang transparan D) penegakan hukum dan keadilan E) adanya perlindungan HAM
A) Aristoteles B) Frederich Engels C) Niccolo Machiavelli D) J.J. Rosseau E) Karl Marx
A) Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan B) Dapat berinteraksi dengan perkembangan jaman C) Mengandung semangat kekeluargaan D) Mengandung semangat kerjasama E) Menerima semua pengaruh luar secara bulat – bulat
A) Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia B) Pancasila lahir dari atas kemurahan hati Jepang C) Pancasila merupakan kekayaan rohani bangsa Indonesia D) Pancasila terdiri dari selembar surat perjanjian E) Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia
A) Pandangan hidup bangsa B) Jiwa dan kepribadian bangsa C) Perjanjian luhur bangsa D) Sebagai dasar negara Indonesia Merdeka E) Ideologi terbuka bangsa Indonesia
A) 17 Agustus 1945 B) 1 Juni 1945 C) 18 Agustus 1945 D) 22 Juni 1945 E) 18 Juni 1945
A) rancangan Pancasila B) Rancangan dasar negara C) Hasil rapat Panitia Sembilan D) Rancangan Piagam Jakarta E) Rancangan hukum dasar
A) Landasan penyelenggaraan pemerintahan dan negara B) Semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia C) Perjanjian Luhur para founding father bangsa Indonesia D) Pedoman hidup bangsa Indonesia E) Jiwa dan kepribadian seluruh bangsa Indonesia
A) Dasar negara B) Perjanjian luhur bangsa Indonesia C) Pedoman bangsa Indonesia D) Pandangan hidup bangsa E) Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
A) Nilai-nilai nya tidak diciptakan negara B) Menerima semua pengaruh dari luar tanpa terkecuali C) Menjunjung tinggi perbedaan dan pluralitas di masyarakat D) Isinya tidak langsung operasional E) Rakyatnya wajib memiliki kesetiaan secara totalitas
A) Nilai yang berupa anggaran dasar dari sebuah keyakinan B) Penjabaran dari nilai instrumental dalam situasi konkret dan nyata serta bersifat dinamis dalam masyarakat C) Sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia D) Nilai yang bersifat abstrakk dan umum sehingga memerlukan penafsiran ulang E) Penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila
A) Pengakuan bahwa semua manusia sama iman dan takwa nya dihadapan TUHAN YME B) Menghargai dan mennghormati hasil karya orang lain C) Menanamkan sikap berdikari dalam perekonomian bangsa. D) Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan E) Pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang sama antara sesama manusia
A) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan B) Memberikan seluas-luasnya kebebasan individu demi tegaknya HAM C) Menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa D) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup berbangsa dan bernegara E) Mengakui dan menghargai perbedaan pendapat
A) Empat B) Lima C) Satu D) Dua E) Tiga
A) Ukuran keberhasilan pembangunan Indonesia adalah penyerapan budaya dan teknologi secara mutlak B) Di masa yang akan datang bangsa Indonesia mempunyai kepribadian yang khas C) Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang maju dan mampu bersaing dengan bangsa lain D) Menyerap semua pengaruh dari luar sehingga bangsa Indonesia dapat berubah di masa depan E) Pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu dan menggunakan Pancasila sebagai standar nilai
A) Penjelasan UUD 1945 B) Pembukaan UUD 1945 C) Batang Tubuh UUD 1945 D) Sistem pemerintahan RI E) 4 pilar kebangsaan bangsa Indonesia
A) Pandangan Hidup, ideologi dan dasar negara B) Lambang negara, dasar negara dan pedoman bangsa C) Dasar negara, lambang negara dan pertahanan negara D) Nilai hidup, tujuan hidup dan pedoman hidup E) Pemersatu, penguat dan pelopor kesatuan bangsa
A) Adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat B) Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat C) Penerapan E – Voting dalam sistem pemilihan D) Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak E) Pelaksanaan Pemilu berasaskan Bebas dan Rahasia
A) Tidak memiliki susunan pemerintahan yang sama dengan negara lain B) Memiliki tujuan yang sama dengan bangsa lain C) Tidak memiliki ideologi D) Tidak memiliki ketatanegaraan E) Memiliki masa lalu yang kelam
A) Pemilihan Presiden dan Wapres yang pertama B) Pembentukan alat – alat negara C) Dasar negara RI Merdeka D) Pembentukan alat – alat pemerintahan E) Piagam Jakarta
A) Menetapkan UU B) Memberikan Grasi C) Mengangkat anggota MPR D) Membuat UUD E) Menyetujui APBN
A) Adanya bagi-bagi kekuasaan B) Adanya intervensi kekuasaan kehakiman C) Terwujudnya masyarakat yang bebas lapar D) Terjaminnya hak-hak warganegara E) Terlaksananya pembangunan nasional
A) Parlementer atau presidensial lebih satu partai B) Presidensial C) Presidensial dengan satu partai D) Parlementer dengan satu partai E) Parlementer
A) Presiden B) DPA C) DPR D) BPK E) Kementerian
A) Ikut serta dalam pertahanan keamanan B) Memeluk agama dan kepercayaan C) Bebas menentukan pilihan D) Mendapat keadilan yang sama E) Mendapat kehidupan layak
A) Vietnam B) Mesir C) RRC D) Korea Utara E) Kuba
A) Filipina dan Indonesia B) Malaysia dan Filipina C) Indonesia dan Malaysia D) Vietnam dan Malaysia E) Indonesia dan Cina
A) Belanda B) Malaysia C) Inggris D) Thailand E) India
A) dapat menghindarkan kekhilafan pendirian dan kesesatan B) akan dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya C) dapat mengantisipasi berkembangnya demokrasi liberal D) hasilnya akan mudah diterima dan dilaksanakan E) meningkatkan kepercayaan pada wakil-wakil rakyat
A) hasil keputusan tidak mencerminkan kebulatan pendapat B) pengambilan keputusan tidak sesuai dengan Pancasila C) adanya keharusan pihak yang kalah untuk menerima hasil keputusan D) mencerminkan prinsip bahwa yang kuatlah yang menang E) keputusan yang diambil tidak berdasar musyawarah untuk mufakat
A) merasa malu, mendapat celaan, kecewa, menyesal dan menderita siksaan batin B) mendapat sanksi hukum dari pemerintah C) timbulnya perasaan malu dan kebencian si pelakunya kepada orang lain D) mendapat hukuman dari Tuhan E) dikucilkan dalam pergaulan
A) kemanusiaan yang adil dan beradab B) mewujudkan keadilan sosial C) rakyat ikut serta dalam pemerintahan D) keamanan dari partai-partai politik E) hak dan kewajiban yang seimbang
A) Kebangkitan nasional B) Perasaan senasib C) Proklamasi Kemerdekaan D) Persatuan dan pembangunan E) Sumpah Pemuda |