A) Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan B) Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung C) MPR. DPR. DPRD dan DPD D) Kepolisian. Kejaksaan dan Kehakiman E) Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
A) Konstitutif B) Eksaminatif C) Yudikatif D) Legislatif E) Federatif
A) Gubernur Bank Indonesia B) Badan Pemeriksa Keuangan C) Dewan Perwakilan Daerah D) Menteri Keuangan RI E) Dewan Perwakilan Rakyat
A) Menteri dalam negeri. menteri pertahanan. serta menteri koordinator politik. hukum dan keamanan. B) Menteri dalam negeri. menteri hukum dan HAM. serta menteri luar negeri C) Menteri pertahanan. menteri hukum dan HAM. serta menteri sekertariatan negara D) Menteri luar negeri. menteri dalam negeri. dan menteri pertahanan E) Menteri luar negeri. menteri pertahanan. dan menteri sekertariat negara
A) Membentuk kabinet menteri B) Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN C) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang D) Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba E) Membahas rancangan undnag-undnag APBN
A) 1) dan 2) B) 3) dan 5) C) 1) dan 3) D) 3) dan 4) E) 2) dan 3)
A) Kementerian Perhubungan B) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral C) Kementerian Pemuda dan Olahraga. D) Kementerian Kelautan dan Perikanan E) Kementerian Pariwisata
A) Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya B) Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara C) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya D) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya E) Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
A) MPR. DPR. DPRD dan DPD B) Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan C) Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung D) Kepolisian. Kejaksaan dan Kehakiman E) Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
A) Federatif B) Yudikatif C) Eksaminatif D) Legislatif E) Konstitutif
A) Dewan Perwakilan Daerah B) Menteri Keuangan RI C) Badan Pemeriksa Keuangan D) Dewan Perwakilan Rakyat E) Gubernur Bank Indonesia
A) Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain B) Meberi gelar. tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan C) Menetapkan dan mengesahkan APBN D) Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain E) Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen
A) Pengamandemenan UUD 1945 B) Pengangkatan Mentri Negara C) Pemberian Grasi D) Penentuan Pejabat Daerah E) Pembuatan undang-undang
A) 2 dan 3 B) 5 dan 6 C) 4 dan 6 D) 1 dan 2 E) 3 dan 5
A) Menteri dalam negeri. menteri pertahanan. serta menteri koordinator politik. hukum dan keamanan. B) Menteri luar negeri. menteri dalam negeri. dan menteri pertahanan C) Menteri luar negeri. menteri pertahanan. dan menteri sekertariat negara D) Menteri pertahanan. menteri hukum dan HAM. serta menteri sekertariatan negara E) Menteri dalam negeri. menteri hukum dan HAM. serta menteri luar negeri
A) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang B) Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN C) Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba D) Membahas rancangan undnag-undnag APBN E) Membentuk kabinet menteri
A) Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD B) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR C) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya D) Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden E) Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
A) Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen B) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan C) Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat D) Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara E) Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen. Kepala negara akan membubarkan parlemen
A) 1 dan 2 B) 5 dan 6 C) 4 dan 6 D) 2 dan 3 E) 3 dan 5
A) Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini B) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa C) Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini D) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan E) Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
A) 1 dan 2 B) 1 dan 3 C) 2 dan 4 D) 3 dan 4 E) 1 dan 4
A) Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional B) Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN C) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa D) Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa E) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dalam setiap peri kehidupan
A) Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia B) Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolute C) Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM D) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transfaran E) Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya
A) 1) dan 3) B) 1) dan 2) C) 2) dan 3) D) 3) dan 4) E) 3) dan 5)
A) sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak. umum dan universal B) Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri C) nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis. nilai etis dan nilai religious D) nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat E) nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa
A) Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini B) Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa C) Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung D) Mengembangkan prinsip toleransi. bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan E) Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
A) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral B) Kementerian Kelautan dan Perikanan C) Kementerian Pariwisata D) Kementerian Perhubungan E) Kementerian Pemuda dan Olahraga
A) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya B) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya C) Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 D) Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya E) Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
A) Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata B) Dalam Negeri dan luar negeri C) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat D) Keuangan dan Ketenagakerjaan E) Kesehatan dan Kementerian Sosial
A) Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata B) Keuangan dan Ketenagakerjaan C) Dalam Negeri dan luar negeri D) Kesehatan dan Kementerian Sosial E) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |